pj wali kota

Rapat DPRD Siantar dengan Bappeda Tindakan yang Tidak Berorientasi
Dengan disempurnakannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan perangkat daerah, Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar Anthony Siahaan diharapkan segera mengukuhkan serta mengunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru.
Dampak dari dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan perangkat daerah, maka Kota Siantar tidak memiliki pejabat yang defenitif.
Bertujuan agar kedepannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kota Siantar semakin membaik, perlu adanya penyegaran dan pergantian beberapa pejabat eselon II yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Adanya intrik pasca terbitnya Peraturan Wali Kota Siantar (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan membuat Ketua DPRD Kota Siantar, Eliakim Simanjuntak angkat bicara.
Beredarnya Surar Edaran (SE) Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar No 800/967/XII/WK-THN 2016 tentang penghunjukan Pelaksana Tugas Sementara (Plts) Camat Siantar Barat telah dilaksanakan oleh Camat Siantar Barat, Heryanto Siddik.
Terbitnya Peraturan Wali Kota Siantar (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tertanggal 29 Desember 2016 lalu oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan, dinilai sebuah kebijakan yang bagus demi tetap jalannya roda pemerintahan di Kota Siantar.
undang? “Kalau belum melanggar, dimana letak salahnya,” ujarnya.
Siantar- Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan menyurati agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi ke Pemko Siantar.
Di tengah-tengah polemik terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwa) No 29 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tertanggal 29 Desember 2016 lalu dan adanya pengangkatan beberapa pelaksana tugas (Plt) oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan mendapatkan kisah unik di Pemko Siantar.
Pasca terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, roda pemerintah Kota Siantar kini jauh dari track undang undang yang berlaku.