perwa

Perwa Terbit, Mobnas DPRD Harus Dikembalikan, Jika Tidak Ini Akibatnya
Kenaikan tunjangan DPRD Kota Siantar sudah diketuk sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tunjungan DPRD.
Adanya intrik pasca terbitnya Peraturan Wali Kota Siantar (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan membuat Ketua DPRD Kota Siantar, Eliakim Simanjuntak angkat bicara.
Terbitnya Peraturan Wali Kota Siantar (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tertanggal 29 Desember 2016 lalu oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan, dinilai sebuah kebijakan yang bagus demi tetap jalannya roda pemerintahan di Kota Siantar.
undang? “Kalau belum melanggar, dimana letak salahnya,” ujarnya.
Pasca terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, roda pemerintah Kota Siantar kini jauh dari track undang undang yang berlaku.
Saat ini terjadi sejumlah kekosongan jabatan di lingkungan Pemko Siantar pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Munculnya Peraturan Wali Kota (Perwa) yang dikeluarkan Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan sebagai tindak lanjut peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah masih menjadi polemik.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mengeluarkan surat No 061/11615 tanggal 29 Desember 2016, dan kemudian mengamanatkan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perangkat daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.
Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwa) No 29 Tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.