perangkat daerah

Mangatas Silalahi : Pemerintahan Saat ini Bagus dan Fokus Pembangunan Siantar
Pemerintahan di Kota Siantar saat ini dinilai sudah bagus.
Beberapa jalanan di Kota Siantar saat ini telah mengalami perubahan dan hal tersebut dilakukan di tangan Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar Jumsadi Damanik pada tahun 2016 lalu.
Siantar, hetanews,com - DPRD Kota Siantar melalui Komisi I menyambut baik usulan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perihal penambahan personil.
Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan, Rabu (18/1/2017) menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kosong.
Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan melalui Bagian Kepegawaian Daerah secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) para Pelaksana Tugas (Plt) jabatan struktural di lingkungan Pemko Siantar, terhitung sejak 17 Januari 2017.
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Siantar tahun 2017 antara DPRD dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sempat terjadi aksi Walk Out (WO) dari anggota komisi, Selasa (17/1/2017).
Dampak dari dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan perangkat daerah, maka Kota Siantar tidak memiliki pejabat yang defenitif.
Rapat DPRD Kota Siantar akhirnya menyetujui penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi atas Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Siantar, Senin (16/1/2017).
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi telah mengeluarkan eksaminasi atas Rancangan Perangkat Daerah (Ranperda) Kota Siantar dan hasilnya telah dikirimkan ke Pemko Siantar dengan nomor surat 414.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Reinward Simanjuntak mengaku, akan dilakukan penghunjukan seluruh Plt di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Siantar berjumlah 37 orang, termasuk Camat, Selasa (17/1/2017) Sebelumnya dalam rapat dengan DPRD Kota Siantar, Senin (16/01/2017) tentang pengesahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perangkat Daerah, namun dalam rapat tersebut dua fraksi melakukan Walk Out (WO) yakni Fraksi Demokrar dan Fraksi Nurani Keadilan.