parkir

Jukir Ngaku Tak Pernah Diupah Pihak Ketiga
Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan telah mengeluarkan perintah kepada Dinas Perhubungan (sebelumnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) untuk pengelolaan pengutipan parkir tepi jalan Kota Siantar tahun 2017 diserahkan kepada pihak ketiga atau ditenderkan.
Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan yang berlangsung selama ini perlu dicermati.
Pasca habisnya kontrak pihak ketiga (PT Lumbangaraga) pada tanggal 31 Desember 2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishub Kominfo) Kota Siantar melalui UPTD Perparkiran mengambil alih pengelolahan parkir tepi jalan umum.
PT Lumban Garaga, pemenang tender parkir tepi jalan Kota Siantar tahun 2016 dituding tidak membayar gaji juru parkir (jukir) selama 242 hari yakni Rp 78.
Pengurus Komisariat Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Unit Parkir Tepi Jalan (FTA-SBSI) Siantar melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Siantar, Rabu (7/12/2016) sekira pukul 13.
Meski sudah ada instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada segenap instansi pemerintah agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat khususnya, namun tampaknya hal itu belum sepenuhnya dilakukan, apalagi ditindak lanjuti.
Meskipun sudah ada instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada segenap instansi pemerintah agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) tampaknya hal itu belum sepenuhnya dilaksanakan, apalagi ditindak lanjuti.
Direktur Utama (Dirut) CV Siantar Trans, Pancasila Sibarani yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tender parkir tepi jalan Kota Siantar tahun 2015 sebesar Rp 1,1 miliar melakukan pra peradilan pidana (prapid) terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar.