parkir

Korupsi 1 Milyar, Pancasila Sibarani Mohon Dibebaskan
Terdakwa kasus dugaan korupsi parkir tepi jalan Kota Siantar tahun 2016, Pancasila Sibarani meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Korupsi) pada Pengadilan Negeri Medan, agar dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut.
Berakhirnya kontrak pengelolaan parkir dengan pihak ketiga per 31 Desember 2016, maka pengelolaan parkir kendaraan di tepi jalan umum kembali ke UPT Perparkiran dibawah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Siantar.
Terdakwa kasus dugaan korupsi parkir tepi jalan Kota Siantar, Pancasila Sibarani dituntut selama 7 tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (9/2/2017).
Sidang lanjutan beragendakan tuntutan terdakwa kasus dugaan korupsi parkir tepi jalan tahun 2015, Pancasila Sibarani ditunda untuk kesekian kalinya.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Siantar belum bisa memastikan apakah pengelolaan pengutipan retribusi parkir tepi jalan tahun 2017 dikelola pihak Pemerintah Kota (Pemko) sendiri atau pihak ketiga.
Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan telah mengeluarkan perintah kepada Dinas Perhubungan (sebelumnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) untuk pengelolaan pengutipan parkir tepi jalan Kota Siantar tahun 2017 diserahkan kepada pihak ketiga atau ditenderkan.
Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan yang berlangsung selama ini perlu dicermati.
Pasca habisnya kontrak pihak ketiga (PT Lumbangaraga) pada tanggal 31 Desember 2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishub Kominfo) Kota Siantar melalui UPTD Perparkiran mengambil alih pengelolahan parkir tepi jalan umum.
PT Lumban Garaga, pemenang tender parkir tepi jalan Kota Siantar tahun 2016 dituding tidak membayar gaji juru parkir (jukir) selama 242 hari yakni Rp 78.