dprd siantar

Terkait Rest Area, Tongam : Perjelas Dulu HGU nya
Terkait program Pemerintah Kota (Pemko) Siantar yang akan membangun rest area, di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Kebun Marihat, Jalan Besar Parapat, Nagori Bah Sampuran, Kecamatan Jorlang Hataran, ditanggapi anggota Komisi I DPRD Siantar, Tongam Pangaribuan.
Puluhan tenaga magang bersama pengurus SBSI Solidaritas menyambangi Komisi I DPRD Siantar, pasca gagalnya pertemuan dengan jajaran direksi RSUD Djasamen Saragih, Selasa pagi (22/8/2017).
Isu tak sedap menerpa Ketua DPRD Kota Siantar, Eliakim Simanjuntak dan Anggota Komisi I DPRD Kota Siantar.
Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota DPRD Siantar, disahkan melalui paripurna, di gedung dewan, Jalan H Adam Malik, Kecamatan Siantar Barat, Selasa (15/8/2017).
Gaji anggota dewan akan naik hingga 80 persen atau DPRD akan menerima sekitar 30 juta rupiah.
Berulang kali bentrok antara pedagang kaki lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) “pecah”, membuat Ketua DPRD Siantar, Eliakim Simanjuntak angkat bicara.
Sidang paripurna beragendakan nota jawaban Pemko atas pandangan umum fraksi DPRD Siantar tanpa dihadiri Wali Kota Siantar, Hefriansyah yang baru dilantik, kemarin, di Aula Martabe Kantor Gubsu, Medan.
Usai dilantik sebagai Wali Kota defenitif kemarin, Kamis (10/8/2017), Hefriansyah malah tak hadir dalam sidang paripurna lanjutan, di gedung harungguan, Jumat (11/8/2017).
Masyarakat kota Siantar disinyalir masih 'dihantui' maraknya kasus Curanmor.
Ada hal unik antara Plh Wali Kota, Hefriasyah dan Ketua DPRD, Eliakim Simanjuntak, dalam rapat paripura pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.