dprd siantar

Plt Belum Dihunjuk, Eliakim Sebut yang Diundang DPRD Itu Bertanggung Jawab
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Siantar tahun 2017 antara DPRD dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sempat terjadi aksi Walk Out (WO) dari anggota komisi, Selasa (17/1/2017).
Dalam rapat di Komisi III DPRD Kota Siantar, tentang pembahasan Rancangan APBD Kota Siantar tahun 2017, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Siantar memiliki program unggul yakni Smart City.
APBD 2017 dan forum rapat setuju apabila pembahasan tersebut tetap dilanjutkan.
Dengan disempurnakannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan perangkat daerah, Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar Anthony Siahaan diharapkan segera mengukuhkan serta mengunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru.
Komisi III DPRD Siantar menggelar rapat untuk pembahasan rencana kerja anggaran tahun 2017 dengan Dinas Perencaaan Daerah, Selasa (17/1/2017) diwarnai aksi Walk Out (WO).
Rapat DPRD Kota Siantar akhirnya menyetujui penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi atas Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Siantar, Senin (16/1/2017).
Rapat DPRD Kota Siantar memanas saat rapat tentang penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi atas Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Siantar, Senin (16/1/2016).
Anggota Fraksi Demokrat dan Fraksi Nurani Keadilan memilih Walk Out (WO) saat rapat gabungan komisi membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Daerah yang telah dieksaminasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Senin (16/1/2017).
Bertujuan agar kedepannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kota Siantar semakin membaik, perlu adanya penyegaran dan pergantian beberapa pejabat eselon II yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Usai rapat paripurna, Sabtu (14/1/2017), anggota DPRD Kota Siantar, Frans Bungaran Sitanggang menyesalkan sikap pimpinan dan Penjabat (Pj) Wali Kota karena Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum ada diterima oleh anggota dewan.