dprd siantar

Untuk Event, Pemko Harus Cari Tempat Nyaman
Pelaksanaan 'Siantar Road Race 2017' yang diadakan di inti Kota Siantar yakni seputaran Lapangan H Adam Malik pada hari Minggu lalu mengundang pro dan kontra.
Para pegawai di Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Siantar diketahui tidak mendapat gaji selama 2 bulan.
Jelang 2 bulan memimpin Kota Siantar, Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Siantar, Hefriansyah dinilai belum berbuat banyak untuk memajukan dan membangun kota berhawa sejuk ini kedepannya.
Proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Siantar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tetap dijalankan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kota Siantar.
Pada tanggal 30 Maret-1 April 2017, Pemko Siantar melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) bersama dengan DPRD Siantar melakukan konsultasi dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta.
Setelah melalui proses dari pemerintah atasan, akhirnya Hefriansyah selaku Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota mengukuhkan 29 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemko Siantar.
Pernyataan dari Wakil Ketua DPRD Kota Siantar, Mangatas Silalahi yang menerangkan bahwa tidak dipermasalahkan pembelian mobil untuk DPRD Siantar dibatalkan saja karena menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
Sebagai pemimpin di Kota Siantar, Hefriansyah, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Siantar, diharapkan segera membuat gebrakan yang lebih berani, tidak ragu dalam menatasehingga pemerintahan selama 5 tahun kedepan tidak stagnan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Pemko Siantar, Patresia Ruth Marbun, mengatakan bahwa, pada bulan April 2017 ini, anggota DPRD Kota Siantar akan mendapatkan mobil.
Komisi I DPRD Siantar mendatangi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Siantar, Senin (27/3/2017).