dprd siantar

Pansus DPRD Siantar Tak Kelar, Namun Bisa ‘Jalan-Jalan’ ke Pulau Jawa
Seakan menjadi sebuah tanda tanya dan hal memalukan saat DPRD Kota Siantar melakukan kunjungan kerja ke luar Pulau Jawa, namun Panitia Khusus (Pansus) lembaga legislatif tak kelar membahas rapat kerja bersama SKPD terkait.
Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Wali Kota tahun anggaran 2016 menganggap Wali Kota Siantar gagal menjalankan roda pemerintahan Kota Siantar tahun 2016.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Siantar menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) malam di sepanjang Jalan Sutomo – Merdeka, Selasa (13/6/2017) malam.
Ada yang berbeda dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Siantar dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Senin (12/6/2017).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kota Siantar, Lukas Barus tampak curhat kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Siantar mengenai keluhan fasilitas di kantor yang dipimpinnya tersebut.
Adanya wacana dari Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Siantar akan menyegel kios di Pasar Horas dan Pasar Dwikora dikarenakan menunggak pembayaran penggunaan kios dikritisi Taruna Merah Putih (TMP).
Para anggota DPRD Kota Siantar terutama dari Komisi III gembar-gembor mengeluarkan pendapat agar pabrik rokok besar PT STTC di Jalan Pdt Justin Sihombing, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur agar dipindahkan.
DPRD Kota Siantar menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Siantar tahun anggaran 2016 amburadul dan seakan asal jadi.
Pada tahun 2014 lalu, tarif air minum di PDAM Tirtauli Kota Siantar mengalami kenaikan yang cukup signifikan.