dprd siantar

Rapat Pansus DPRD Siantar Molor, Akibat Mobil Dinas Ditarik ?
Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD dengan Pemerintah Kota (Pemko) Siantar, Rabu (18/10/2017), di ruang rapat komisi gabungan sempat molor hampir satu jam.
Komisi II DPRD Kota Siantar sampai saat ini belum dapat memanggil Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) dengan alasan padatnya jadwal yang sedang dikerjakan DPRD Kota Siantar, yakni pembahasan Rancana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerag (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018.
Meski sudah disurati sejak tanggal 10 Oktober 217 untuk segera mengembalikan mobil dinas, namun belum semua anggota DPRD Kota Siantar, mengindahkan hal tersebut.
Tunjangan transportasi para anggota DPRD dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp 10,8 juta per bulannya.
undang? Baca : Terkait Kedudukan Eliakim, DPRD masih Konsultasi ke Gubernur Pantas dan wajar, Kepala Biro Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Basarin Tanjung dengan tegas mengatakan Eliakim Simanjuntak yang masih duduk sebagai ketua DPRD hingga Gubernur memberikan keputusan.
Sejumlah pegawai Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDLHJ) Kamis (12/10/2017), mendatangi Kantor DPRD Kota Siantar.
Terkait polemik, apakah Eliakim masih bisa memimpin rapat di DPRD, ditanggapi Sekretaris DPRD (Sekwan) Siantar, Mahadin Sitanggang, Kamis (12/10/2017), di rruan kerjanya.
Lahan eks HGU Kebun Bangun di kawasan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martona milik PTPN III mencapai luas sekira 573 hektar, namun statusnya tak kunjung diselesaikan Pemko Siantar terus menjadi sorotan.
Orang nomor 1 di DPRD Kota Siantar dipastikan masih dijabat oleh Eliakim Simanjuntak.
Eliakim Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Siantar membantah dikatakan malas menghadiri rapat paripurna.