Kepsek dan Komite SMP Simalungun Diduga Pungli SKHU, Ini Kata Kabid Pembina

Kepala bidang (Kabid) Pembina SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Simalungun, Orendina Lingga. (foto : Zai)

Simalungun, hetanews.com - Dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun kembali diterpa kabar tidak sedap.

Para Kepala sekolah (Kepsek) dan komite sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diisukan melakukan pungutan yang diduga pungutan liar (Pungli) bermodus biaya adminitrasi dalam pengambilan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU).

Parahnya lagi, pengutipan itu terjadi berawal dari pernyataan kepala sekolah yang mengatakan pihak sekolah tidak bisa menuliskan SKHU lalu meminta kesediaan para orangtua untuk menuliskannya. "Kalau ada para orangtua yang mampu silahkan," tiru sejumlah orangtua murid, Senin (19/6/2017). 

Menurut para orangtua murid ini, aksi pungutan terhadap murid di tingkat SMP se Kabupaten Simalungun dari tahun ke tahun ajaran tidak akan pernah redup. Dimana dikatakan bahwa tahun kelulusan siswa sebelumnya semua sekolah juga melakukan pungutan dengan jumlah yang bervariasi dan fantastis.

Menanggapi persoalan ini, Kepala bidang (Kabid) Pembina SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Simalungun, Orendina Lingga di sekitar ruang kerjanya seolah merasa terkejut. Dan dikatakan bahwa pihaknya jauh-jauh hari sebelumnya sudah melarang para pihak sekolah agar jangan melakukan pungutan.

"Yang jelas dinas tidak ada memerintahkan. Bahkan jauh jauh hari sebelumnya sudah dilarang melakukan. Entah itu karena adanya hak prerogatif kepala sekolah dan komite sekolah. Pungutan tersebut jelas tidak dibenarkan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik)akan melakukan pemanggilan," tegas Orendina.

Penulis: Zai. Editor: abn.