Kapal MVPP Datang, Sumut Tetap Byarpet, APH harus Periksa PT PLN

Ketua Sapma PP Sumut, Rahmaddian Shah.

Medan, hetanews.com - Janji PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yang sebelumnya menjamin tidak ada lagi pemadaman akibat defisit listrik selama bulan Ramadan, ternyata hanya isapan jempol belaka.

Meski mengaku sudah melakukan perawatan mesin berkapasitas 100 MW2 di Belawan, tambahan 200 MW di Pangkalan Susu, ditambah lagi dengan masuknya kapal MVPP dari Turki yang memiliki pembangkit sebesar 240 MW, tapi pemadaman listrik tetap saja terjadi.

Ironisnya, kasus ‘byarpet’ ini seolah sudah menjadi tradisi di saat memasuki bulan suci Ramadhan, terlebih di saat umat Islam tengah melaksanakan ibadah.

Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Sumatera Utara Rahmaddian Shah, mengecam sikap PLN Wilayah I Medan yang diduga sebagai biang kekisruhan selama Ramadan.

"Bayangkan, PLN dengan sesuka hati melakukan pemadaman listrik. Parahnya lagi, itu terjadi di saat umat islam melakukan ibdah di bulan suci. Ini terus terjadi secara berulang-ulang dan bergilir. Inikan jelas sebuah bentuk provokasi dari perusahaan BUMN itu," katanya, Sabtu (17/6/2017).

Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Dian, pemadaman ini terjadi di saat masyarakat resah akibat naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sangat mencekik leher. 

"Kami menilai PLN sangat arogan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Listrik mahal, tapi sering padam. Tapi di saat masyarakat menunggak, mereka dengan sesukahati pula melakukan pemutusan jaringan. Apa para pejabat di PLN itu tidak punya nurani," ujarnya.

Hal lainnya adalah soal polemik di tubuh PLN yang seolah berseberangan dengan pemerintah soal kenaikan TDL yg diakui perusahaan milik negara itu bukanlah kebijakan mereka.

"Jangan seret masyarakat ke dalam polemik di tubuh PLN, apalagi dalam urusan TDL. Karena walaupun PLN membantah tidak ada menaikkan tarif, tapi faktanya listrik sangat mahal. Coba sekarang tanya masyarakat yang menggunakan meteran token, pulsa 20 ribu hanya bisa dipakai 1 sampai 3 hari itu untuk penerangan saja," ucapnya.

Karena itu, pria jebolan Fakultas Hukum ini mendesak aparat penegak hukum segera mengusut praktik kecurangan yang terjadi di tubuh PLN.

"Kami mendesak seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut PLN. Karena kami yakin, ada dugaan korupsi di balik kasus pemadaman listrik ini. Kami juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengaudit biaya perawatan mesin dan sewa kapal pembangkit MVPP dari Turki itu yang kami nilai sebuah pemborosan dan rentan korupsi," jelasnya.

Di samping itu, Sapma PP Sumut berencana membuka posko pengaduan masyarakat jika dalam waktu dekat ini, byarpet kembali terjadi.

"Kami akan dengan senang hati mendampingi masyarakat untuk langsung masuk ke kantor wilayah PLN untuk meminta tanggungjawab pimpinan PLN yg sekarang menjabat," pungkasnya.

Sebelumnya, saat menjelang Ramadan lalu, PLN mengaku berupaya terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk kusyuk menjalankan ibadah puasa.

Hal itu diungkapkan GM PT PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto didampingi Manager Area PLN Medan Agus Tri Sutanto kepada wartawan.

"Sebelum Ramadan, kita sudah melakukan perawatan mesin-mesin, salah satunya di Belawan 100 MW2. Termasuk juga di PLTU Pangkalan Susu, 200 MW akan masuk," kata Feby.

Dia menjelaskan, pihaknya hingga kini terus berupaya agar tidak terjadi defisit. Meskipun hingga kini, masih ada defisit dalam jaringan listrik di Sumut.

"Akan tetapi, dengan masuknya 300 MW itu, kita perkirakan tidak ada lagi defisit mulai awal puasa. Jadi, nanti akan berlangsung normal dan tidak ada lagi defisi," akunya.

Pihaknya berupaya maksimal agar layanan listrik ke pelanggan lebih maksimal. Apalagi, diyakini dengan masuknya kapal pembangkit MVPP di Belawan sebesar 240 MW akan menambah suplai listrik di Sumut. 

Penulis: Ardiansyah. Editor: Aan.