Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Hetanews.com libur mulai tanggal 25 Juni 2017 hingga 2 Juli 2017. Kami akan kembali tayang seperti biasa mulai tanggal 3 Juli 2017. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para pembaca Hetanews.com.

Kasus E-KTP, KPK Panggil Putri Setya Novanto

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

JAKARTA, hetanews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera, Dwina Michaella, Jumat (26/5/2017).

Dwina akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Dwina merupakan putri Ketua DPR RI Setya Novanto. Dwina pernah menggelar pernikahan di Hotel Mulia, Jakarta, pada Jumat (4/12/2015).

Beberapa pejabat hadir dalam pernikahan itu, seperti Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Sutiyoso, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman.

PT Murakabi Sejahtera tempat Dwina bekerja sebelumnya disebut sebagai salah satu perusahaan yang bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek e-KTP. Direktur utama dalam perusahaan tersebut adalah Irvanto Hendra Pambudi.

Dalam persidangan kasus e-KTP, Irvanto mengaku pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga mengakui bahwa dia adalah keponakan dari Ketua DPR RI, Setya Novanto.

 

Dalam kasus e-KTP, proses persetujuan anggaran di DPR disebut dikendalikan oleh beberapa pimpinan fraksi. Dua di antaranya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Keduanya disebut mengkoordinasikan setiap pimpinan fraksi untuk menyetujui anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.

Dalam 16 kali persidangan, sejumlah saksi mengakui adanya peran Setya Novanto dalam proyek yang menelan kerugian negara Rp 2,3 triliun tersebut.

 

 

 

 

sumber: kompas.com

Penulis: -. Editor: Edo.
Komentar 1
  • Kartika Kirana
    Diperiksa demi proses peradilan kasus E-KTP Kemendagri itu memang biasa, apalagi sebagai saksi, agar semuanya terang benderang. Tapi KPK juga harus fair, dalami juga kesaksian Gamawan Fauzi yang jelas2 menjadi penanggung jawab proyek tersebut. Kesannya kok KPK tidak fokus dalam penyidikan, karena semua sudah jelas sebenarnya. Pertama, dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak lengkap. Kedua, dokumen BAST tidak lengkap tapi pembayaran tetap dilakukan. Keduanya atas sepengetahuan dan perintah dari Irman serta jaminan dari Sugiharto Pejabat Pembuat Komitmen kepada Junaidi Bendahara Pembantu Proyek E-KTP. Irman dan Sugiharto beraksi bukan tanpa sepengetahuan Gamawan Fauzi yang menjabat sebagai Mendagri waktu itu. Jadi, tunggu apalagi? Terkesan aneh ketika opini digiring hanya kepada Andi Narogong dan Miryam S Haryani saja. Bukankah dua terdakwa pertama adalah anak buah Gamawan Fauzi?