Putusan Kasus Perdata Tanah di Lumban Lobu Ditandai Konklusi Hukum

Lokasi tanah terperkara di Tano Ponggol, Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi. (foto : Sitorus Mel)

Tobasa, hetanews.com - Suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan menyertakan alasan yang jelas.

Sebelumnya pihak yang merasa tidak puas bisa menyampaikan Konklusi Hukum atau Ilegal Conclution berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan .

Salah satu fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan seperti keterangan saksi yang tidak valid dan tidak sesuai di lapangan terkait keadaan tanah, ukuran dan batas adalah sebuah kesalahan objek. Ini sebagaimana diatur dalam dalam pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg bahwa pemeriksaan setempat adalah salah satu bukti yang sempurna .

Seharusnya keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan harus dinyatakan menjadi error in objektio atau kabur objek dan tidak dapat diterima.

Namun berbeda dengan putusan hakim dalam perkara perdata No 25/Pdt.G/2016/PN.Blg penggugat Jonnes Parlindungan Sitorus dengan tergugat Tigor H Sitorus dan Tumbur Sitorus.

Dalam fakta persidangan beberapa keterangan saksi penggugat Jonnes P Sitorus bertolak belakang dengan fakta di lapangan tanah terperkara, baik ukuran, keadaan tanah dan batas.

Keterangan saksi dari penggugat Jonnes mengatakan, bahwa di tanah terperkara tidak ada tumbu- tumbuhan, makam atau kuburan, dan terjadi perbedaan antara ukuran tanah dalam kesaksian penggugat dengan fakta di lapangan.

Namun begitu, Pengadilan Negeri (PN) Balige dalam putusannya No 25/Pdt.G/2016/PN.Blg memutuskan menerima gugatan dari penggugat yang dinilai sebagian pihak telah melakukan error in objektio atau kabur objek.

Putusan ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak seperti halnya ungkapan Tulus Sitorus kepada awak media, Rabu (24/5/2017).

Lokasi tanah yang berperkara. (foto : Sitorus Mel)

Tulus mengaku heran bahkan kaget dengan dasar penetapan PN Balige terkait gugatan tanah terperkara di Tano Ponggol, Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

"Bagaimana hakim bisa menerima gugatan dari para penggugat Jonnes P Sitorus sementara kesaksian mereka tidak sesuai dengan keadaan tanah, ukuran tanah dan batas tanah. Bahkan keterangan antara saksi  penggugat saling bertolak belakang. Sedangkan penggugat sendiri pun tidak mengetahui ukuran tanah terperkara, justru tergugat I Tigor H Sitorus dan tergugat II Tumbur Sitorus yang mengetahui keadaan, tanah, ukuran dan batas nya ," kata Tulus.

Senada disampaikan B Sitorus yang merasa ada kejanggalan pada putusan hakim tersebut. Dia menilai putusan itu tidak adil, karena fakta persidangan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Jika dalam persidangan  penggugat Jonnes Sitorus dan saksinya menerangkan tanah terperkara tidak ada makam, maka dalam kenyataannya sejak 30 tahun lampau dirinya mengetahui persis di tanah terperkara ada makam nenek moyangnya.

Bahkan dirinya sering ziarah dan nyekar ke tanah terperkara apabila musim ziarah bagi umat nasrani tiba,biasanya saat Kematian Isa Almasih

"Saya kaget mendengar bahwa gugatan Jonnes Sitorus diterima dengan dalil yang ditemukan di lapangan tidak sesuai, sehingga tidak ada yang menguatkan dalil tersebut," sesalnya.

Menanggapi hal ini sejumlah pakar hukum yang ditemui pun angkat bicara terkait dugaan pelanggaran hakim PN Balige tentang putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang mana gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jo putusan MA tanggal 17-4-1979 Nomor 1149K/Sip/1975, karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas tanah sengketa dan gugatan tidak dapat diterima.

Advokat Poltak Sigalingging mengatakan, sebagai seorang manusia dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan melakukan kesalahan maupun kekeliruan .

Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat dua (Pengadilan Tinggi) maupun ke tingkat tiga (Mahkamah Agung).

Koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetap menghasilkan suatu putusan yang keliru baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Terhadap putusan-putusan seperti ini upaya hukum PK dapat diajukan.

 

Penulis: sitorus mel. Editor: Aan.