Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Hetanews.com libur mulai tanggal 25 Juni 2017 hingga 2 Juli 2017. Kami akan kembali tayang seperti biasa mulai tanggal 3 Juli 2017. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para pembaca Hetanews.com.

Selama Ini Sarat Kepentingan Politik, Jajaran Pejabat Siantar Layak Diganti

Siantar, hetanews.com  - Peraturan Wali Kota (Perwa) Siantar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Siantar baru baru ini menciptakan adanya pro kontra.

Hal tersebut disampaikan oleh Febri Sitanggang. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota tersebut penting, mengingat  kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Siantar selama ini sarat kepentingan politik.

"Biar saja itu SKPD nya di otak-atik. Memang selama ini jajaran SKPD juga enggak berjalan kok. Apa pengaruhnya ada SKPD ke masyarakat. Orang-orangnya juga terlihat terlibat dengan elit politik," cecar Febri saat ditemui di ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Rabu (11/1/2017).

Wakil Sekretaris DPC Ikadin Siantar Renhard Sinaga juga mengatakan hal yang senada. Jajaran SKPD sampai perangkat kecamatan hingga kelurahan yang di 'rombak' saat ini perlu penyegaran. Kata Renhard, penonaktifan jajaran dinas tersebut adalah kesempatan untuk memberikan kepemimpinan baru.

"Masayarakat juga mengerti. Jajaran SKPD itu terbagi dari dua kelompok. Saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu juga terlihat, siapa yang pro wali kota dan yang tidak. Selama ini  mengambil posisi Kepala Dinas (Kadis) kan sarat kepentingan," ketusnya.

Menurut pengacara ini, penting dilakukan penyegaran di tubuh SKPD. Terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Renhard beranggapan, bahwa prodak undang undang tersebut hanya berdampak kepada elit dan jajaran perangkat daerah.

"Sebenarnya masalah ini hanya berdampak kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pejabat pemko dan elit-elit lainya. Toh juga mereka-mereka itu yang diuntungkan dan dirugikan. PP Nomor 18 itu gak menyentuh persoalan masyarakat Siantar. Masyarakat hanya menonton," tandasnya.

Penulis: Hug. Editor: Aan.