Paripurna DPRD Sahkan Ranperda PSPD Turunan PP Nomor 18 Tahun 2016

Pj Wali Kota Anthony Siahaan saat bersalaman dengan Ketua DPRD Siantar, Eliakim Simanjuntak didampingi Wakil Ketua Mangatas Silalahi dan Timbul Lingga. (foto : Humas Pemko)

Siantar, hetanews.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan menegaskan bahwa izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) baru dibutuhkan, ketika dirinya akan mengukuhkan atau melantik pejabat struktural yang defenitif. Karena saat ini Pemko Siantar belum ada mengukuhkan atau melantik pejabat defenitif, maka izin tertulis ke Mendagri belum dimintakan.

“Izin tertulis Mendagri itu diperlukan jika saya akan melantik pejabat defenitif, sekarang kan belum,”katanya kepada puluhan awak media, usai mengikuti Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) di Gedung Harungguan DPRD, Rabu sore (11/1/2017).  

Secara singkat, Pj Wali Kota yang langsung dari Medan menghadiri Rapat Paripurna tersebut mengakui seluruh pejabat selaku Pelaksana Tugas (Plt) saat ini belum menerima tunjangan jabatan, menunggu rampungnya Ranperda PSPD setelah mendapat eksaminasi dari pemerintah atasan.

“Dalam kesempatan pertama, draf Ranperda nya akan segera kita sampaikan ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk dieksaminasi sehingga bisa kita terapkan,”katanya sembari berjalan memasuki mobil dinasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD, Eliakiam Simanjuntak didampingi para wakilnya, Mangatas MT Silalahi dan Timbul M Lingga mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang PSPD menjadi Perda.

Anggota DPRD Siantar yang mengikuti rapat paripurna. (foto : Humas Pemko)

Saat Eliakim membuka rapat, disebutkan bahwa sesuai daftar hadir, anggota dewan yang telah hadir berjumlah 25 orang. “Rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Eliakim seraya mengetukkan palu pertanda rapat dimulai.

Sesuai draf yang diserahkan Pemko Siantar ke DPRD, Ranperda tersebut menyetujui PSPD yang terdiri dari: 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 17 Dinas, 4 Badan Daerah serta 8 Kecamatan.

Namun sesuai dengan Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi DPRD yang dibacakan Sekwan, Mahadin Sitanggang, ada 2 usulan DPRD agar Badan Perencana dipisah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan. Satu lagi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga diusulkan dipisah dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kepada Pj Wali Kota, DPRD juga mengharapkan  agar dalam menempatkan para pejabat, disesuaikan dengan kemampuan serta menguasai bidangnya (the right man on the right place) dan yang telah mengikuti uji kompetensi sesuai dengan peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Selain itu, DPRD juga meminta agar pada saat mulai berlakunya Perda PSPD tersebut, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai dengan ketentuan yang memenuhi persyaratan, kualifikasi dan kompetensi jabatan.

 

Dalam sambutannya di hadapan Rapat Paripurna, Anthony mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD dan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda PSPD yang telah bekerja sungguh-sungguh.

 

“Kami berharap Ranperda yang telah mendapat persetujuan ini bisa menjadikan perangkat daerah yang tepat bentuk, tepat fungsi, tepat ukuran, efektif dan efisien sesuai karakteristik dan kebutuhan Kota Siantar,” kata Anthony.

Penulis: Ndo. Editor: Aan.