Mangatas Silalahi : Langkah Pj Wali Kota Siantar Tepat, agar Pemerintahan Tidak Stagnan

Wakil Ketua DPRD Siantar, Mangatas Silalahi. (foto : Ndo)

Siantar, hetanews.com - Terbitnya Peraturan Wali Kota Siantar (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tertanggal 29 Desember 2016 lalu oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan, dinilai sebuah kebijakan yang bagus demi tetap jalannya roda pemerintahan di Kota Siantar.

Wakil Ketua DPRD Kota Siantar, Mangatas Silalahi usai rapat gabungan komisi mengatakan bahwa Perwa Nomor 29 Tahun 2016 yang diterbitkan tersebut merupakan diskresi dari Presiden RI, Joko Widodo agar tidak adanya stagnasi di Pemko Siantar.

“Itulah diskresi Presiden. Ini bukan kebijakan inisiatif sendiri. Ini kan juga sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kenapa harus di Perwa kan?. Kan sudah jelas APBD tidak bisa diketok tanggal 31 (Desember 2016), sementara roda pemerintahan kan harus tetap jalan," tukas Mangatas, Rabu (11/1/2017).

"Dengan catatan, pembahasan APBD 2017 itu harus mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016. Maka jalan keluarnya dibuatlah diskresi menurut UU 30 tahun 2014 itu. Wali Kota bisa buat Perkada (Peraturan Kepala Daerah) yaitu Perwa. Maka dikeluarkanlah Perwa soal PP Nomor 18 Tahun 2016 supaya bisa jalan APBD 2017,” tambah Ketua Partai Golkar Siantar ini. 

APBD bulan Januari 2017 ini akan mengikuti dari Perwa Nomor 29 Tahun 2016 itu agar bisa keluar gaji. Perwa tersebut jelas diterbitkan agar tidak adanya stagnasi pemerintahan di Kota Siantar. Apalagi, Perkada itu sudah masuk hirarki urutan terbawah peraturan.

“Perwa ini kan untuk dikalangan internal. Jadi agar tidak ada stagnasi di pemerintahan, Walikota yang merupakan seorang Penjabat (Pj), bukan seorang Wali Kota defenitif, maka dia harus konsultasi dengan orang yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) nya yaitu Gubernur (Sumatera Utara),” ujar Mangatas.

Dijelaskannya, bahwa Pemko Siantar awalnya mengusulkan Ranperwa tersebut ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Setelah dinilai Gubsu sudah tepat, kemudian diterbitkan lah Perwa Nomor 29 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tersebut.

“Kan karena sudah dinilai Gubsu itu tepat barulah dibuat Perwa. Jadi, apa selanjutnya kebijakan Pj Wali Kota?. Yaitu, kukuhkan pejabat-pejabat (perangkat daerah) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Supaya ada yang nantinya bertanggung jawab, supaya ada yang bisa menghadiri rapat di DPRD dan kembali lagi, supaya tidak ada stagnasi di pemerintahan Kota Siantar ini,” lanjut Mangatas.

Ditanya apa tidak lebih baik Pj Wali Kota mengeluarkan Perwa soal keuangan atau anggaran saja daripada mengeluarkan Perwa soal pembentukan susunan dan perangkat daerah, ia menilai bahwa langkah dari Anthony Siahaan sudah tepat.

“Ini karena pembahasan APBD 2017 di Indonesia harus mengacu kepada perangkat daerah dalam PP Nomor18 Tahun 2016 itu. Jadi Perwa itu dibuat sebagai solusi. Itu yang sering diumumkan Presiden dalam Pidatonya soal diskresi supaya tidak stagnan. Keluarkan diskresi, keluarkan kebijakan untuk mengantisipasi stagnan. Karena sudah jelas Siantar tidak bisa mengetok APBD tanggal 31 Desember lalu. Itunya makanya kita kena sanksi administrasi yaitu contohnya per 1 Januari tidak gajian. Jadi Pj Wali Kota selanjutnya harus mengukuhkan pejabatnya, supaya ada yang bertanggung jawab,” tutup Mangatas.

Penulis: Ndo. Editor: Aan.