PNS bukan Pembangkang, Willy Sidauruk Minta Pj Walikota Umumkan Perangkat Daerah

Siantar, hetanews.com – Pemerhati hukum kota Siantar, Willy Sidauruk miris melihat situasi yang terjadi di Pemerintahan Kota (Pemko) Siantar, dimana para PNS, khususnya para pejabat terbagi dua dikarenakan munculnya PP 18 tahun 2016, yang dirumuskan Pj Walikota Siantar dalam Perwa No 29 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Rabu (11/1), di kantornya jalan Sangnaualuh, Willy merasa heran melihat kondisi para pimpinan SKPD yang melakukan perlawanan terhadap Pj Walikota usai diterbitkannya perwa tersebut, walaupun telah dimulai sewaktu dilakukannya uji kompetensi.

“Mengapa mereka melawan kebijakan pimpinannya? Apakah ada diajarkan Negara ini jiwa pembangkang kepada PNS? Setahunya saya PNS itu adalah pengabdian! Kalau ada yang salah dengan kebijakan itu, silahkan tempuh melalui jalur yang ada, bukan malah menciptakan perlawanan,” urainya.

Apakah Pj Walikota dalam mengambil keputusan dan menjalankannya tanpa kordinasi dengan Gubernur? Tentu saja tidak, imbuhnya, sembari menjelaskan bahwa terbitnya perwa tersebut untuk memenuhi tuntutan PP 18 tahun 2016, sehingga APBD kota ini dapat dijalankan, berdampak terhadap laju pembangunan dan gaji para PNS lainnya.

Karna itu, dia mengingatkan kepada pejabat yang melakukan perlawanan untuk bercermin diri sehingga legowo dalam menerima setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pimpinannya. “Janganlah lah lakukan pembangkangan tapi ajarkan kepada warga Siantar apa itu pengabdian,” cetusnya.

Willy juga berpesan kepada Pj Walikota agar tidak gentar dan takut dalam menghadapi tekanan yang ditimbulkan oleh pejabat yang merasa dirugikan karna kehilangan jabatan. “Silahkan jalankan kebijakan anda bapak Pj Walikota, tapi kalau disalah gunakan baru kita lakukan perlawanan,” katanya.

Sebuah pertanyaan kecil untuk kita hayati bersama, lanjutnya, apakah dengan terbitnya perwa yang dipermasalahkan tersebut, Pj Walikota telah melanggar undang-undang? “Kalau belum melanggar, dimana letak salahnya,” ujarnya.

Namun, apabila sejak terbitnya perwa tersebut, Anthony Siahaan menyalahgunakan wewenang maka mari lakukan perlawanan. Tapi jangan lakukan perlawanan karna ada teman, saudara atau kolega yang kehilangan jabatan. Kalau ada kesalahan administrasi, mari diperbaiki, tegasnya.

“Saya meminta kepada Pj Walikota segera mengumumkan pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan SKPD, karna banyak pelayanan publik yang terganggu. Pak Anthony segera umumkan Organisasi Perangkat Daerah, warga Siantar membutuhkannya. Bagi yang tidak beruntung lagi menduduki jabatan tersebut, mari belajar legowo, apalagi katanya pelantikan sudah di depan mata, jadi untuk apa membangkang?” imbuhnya.

Penulis: Ndo. Editor: Aan.