Usai pertemuan, Pj Wali Kota bersama rombongan foto bersama dengan Asisten KASN, Sumardi. (foto : Humas Pemko)

Siantar- Penjabat (Pj) Wali Kota, Anthony Siahaan menyurati agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi ke Pemko Siantar. 

Melalui surat Nomor: 100/146/I/2017 tertanggal 10 Januari 2017 tersebut, KPK dimohon melakukan supervisi, terkait diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun  2016.  

Dalam surat yang diantar langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Hukum Setda Pematangsiantar, Heri Oktarizal, Rabu pagi (11/1/2017) ke kantor KPK tersebut, Pj Wali Kota menjelaskan latar belakang terbitnya Perwa Nomor 29 yang diakibatkan belum ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang PSPD dan Perda tentang APND 2017.

Tembusannya juga disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) serta Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu).

“Berkenaan dengan hal tersebut, dan mengingat Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 415.4/9893/436.2/2016 dan No.900/49/IX/WK-THN 2016 antara Pemko Surabaya dan Pemko Siantar tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan yang dikoordinasikan oleh KPK-RI, maka bersama ini dimohon petunjuk dan supervisi dari KPK tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemko Pematangsiantar terhadap hal tersebut di atas agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik dan lancar,” demikian isi surat tersebut.   

Surat yang dilayangkan pada KPK. (foto : Humas Pemko).

Asisten KASN Sumardi: Nama Saya Dicatut Media Lokal

Sehari sebelumnya, Selasa siang (10/1/2017), Pj Wali Kota bersama rombongan dari Pemko Pematangsiantar telah menyambangi Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jalan Letjen MT Haryono Jakarta Selatan. 

Rombongan diterima Asisten Komisioner KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Sumardi serta Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi, Anggara Anujuprana di ruang kerjanya. 
Inti pertemuan adalah pembahasan seputar masalah PP Nomor 18 Tahun 2016 yang belum ada Perda nya serta Perwa Nomor 29/2016 tentang PSPD yang sudah diterbitkan Pj Wali Kota. 

Dalam pertemuan yang berjalan santai tersebut, KASN pada intinya meminta kepada jajaran Pemko Siantar agar tetap melaksanakan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Turut dalam rombongan tersebut, Plt Sekda Reinward Simanjuntak, Plt Asisten Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Leonardo Simanjuntak, Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kartini Batubara serta Inspektur diwakili Valentino Sinamo.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Leonardo Simanjuntak, jika Sumardi membantah telah memberikan keterangan kepada salah satu media lokal terbitan Siantar. 

Dirinya malah menduga, namanya dicatut sebagai nara sumber dalam pemberitaan di media lokal tersebut. 

“Tidak benar..tidak benar saya mengatakan agar Pj Wali Kota dilaporkan ke KPK. Foto saya diambil darimana itu,” katanya kepada rombongan Pj Wali Kota.