Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Hetanews.com libur mulai tanggal 25 Juni 2017 hingga 2 Juli 2017. Kami akan kembali tayang seperti biasa mulai tanggal 3 Juli 2017. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para pembaca Hetanews.com.

Proyek Sanimas 2016 Dilaporkan Ke DPRD Tebingtinggi

Kedatangan Ketua MPI Safar Pulungan dan Ketua LSM Kompak RI, Jurhaidi diterima Ketua Komisi 3 DPRD Tebingtinggi, Wakidi. (foto : Aguswan)

Tebingtinggi, hetanews.com - Ketua Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kota Tebingtinggi Safar Pulungan didampingi Ketua LSM Komunitas Pelopor Anti Korupsi Republik Indonesia (Kompak RI )Jurhaidi melaporkan dugaan mark up pengerjaan proyek pembangunan 9 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Komunal Sanitasi Bersama Masyarakat (Sanimas) tahun 2016 bantuan dari dana International Development Bank (IDB).

Kali ini laporan tertulis disampaikan ke DPRD Kota Tebingtinggi, Selasa (10/1/2017) terkait pengerjaan pembuatan Ipal Sanimas dengan nilai Rp 3,8 miliar lebih. Dengan perincian 1 unit Ipal Sanimas berbiaya Rp 425 juta yang bisa menampung 60-100 Kepala Keluarga (KK).

Kedatangan kedua aktivis itu diterima Ketua Komisi 3 Wakidi yang membidangi Dinas Pekerjaan Umum, bertempat di ruang komisi.

Keduanya menyerahkan bukti tertulis laporan kelembagaan lengkap dengan gambar tentang pekerjaan saat ini dikerjakan sudah 40-60 persen. Ini mulai tahap awal pembuatan dengan lebar 5 meter panjang 7 meter dan kedalaman 3 meter.

"Sesuai investigasi di lapangan, tahapan mulai urukan pasir setebal 10 centimeter tidak ada coran dasar dengan batu kerikil setebal 10 centimeter. Melainkan satu coran saja dengan pembesian yang semestinya besi 10 milimeter, namun dipakai 8 milimeter, sehingga tak sesuai dengan spesifikasi," tegas Safar.

Di bagian lain, Safar juga mengatakan, pekerjaan yang sifatnya swakelola masyarakat seperti yg disosialisasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tak berjalan sebagaimana mestinya.

Misalnya 1 unit Ipal Sanimas dikerjakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan sistim kelompok kerja di masyarakat lingkungan, dengan cara diadakan dapur umum untuk konsumsi pekerja setiap hari sampai selesai.

"Hasil investigasi MPI di 9 titik di kelurahan itu tidak dilakukan. Belum lagi hibah tanah diduga ada permainan dibalik layar semacam ganti rugi. Diduga ada kecurangan, mark up dan kerja asal jadi," tegas Safar dan Jurhaidi.

Sebagai stake holder masyarakat, pihaknya mengadu dan melaporkan hal ini. Termasuk berharap DPRD segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bappeda sebagai KPA, PPTK, Saker PU, Pengawas, BKM dan KSM yang tertuang dalam kelompok kerja (pokja) masyarakat.

Sementara Wakidi berjanji akan segera merapatkan hal itu di komisi dan mengambil langkah konkrit. Misalnya melakukan RDP dan peninjauan ke lokasi.

"Kita berharap agar masyarakat terus memantau semua proyek negara, agar pembangunan berjalan lancar dan hukum juga harus dipatuhi dan dijunjung bersama," tegasnya.

Penulis: Aguswan. Editor: Aan.