Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Hetanews.com libur mulai tanggal 25 Juni 2017 hingga 2 Juli 2017. Kami akan kembali tayang seperti biasa mulai tanggal 3 Juli 2017. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para pembaca Hetanews.com.

Kunker Anggota DPD RI, Realisasi Serapan APBD 2016 Tebingtinggi 95,85 Persen

Pj Wali Kota OK Zulkarnain menyerahkan cendramata pada Anggota DPD-RI.

Tebingtinggi, hetanews.com - Dalam kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dedi Iskandar Batubara di Kota Tebingtinggi, ditujukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017, kebijakan penundaan kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) 2016, serta realisasi penyerapan ke daerah dan dana desa diterima Penjabat (Pj) Wali Kota, OK Zulkarnain di ruang utama Kantor Wali Kota, Selasa (10/1/2017).

Pj Wali Kota yang didampingi Sekdako Johan Samose Harahap, Kepala Bappeda Gul Bakhri Siregar dan Kabag Ekbang Zahidin menjelaskan, untuk Kota Tebingtinggi tidak ada sama sekali penundaan dana dari pemerintah pusat. 

Dijelaskan, bahwa penyerapan dana selama tahun 2016 yang terealisasi Rp 766.432.876.864 atau 95,85 persen dari Rp 803.579.519.732 yang terdiri dari belanja tidak langsung ditargetkan Rp 359.987.866.886 terealisasi Rp 345.672.071.421 (96,02 persen) dan belanja langsung dari target Rp 443.591.652.846 terealisasi Rp 420.760.805.443 (94,85 persen).

“Pemko Tebingtinggi berharap kepada  anggota DPD RI Iskandar Batu Bara kiranya dapat mempertimbangkan bantuan DAU yang untuk tahun 2017 sebesar Rp 413,5 miliar yang kodisinya sama besar dengan 2016 dapat ditambah lagi, karena memang sangat dibutuhkan buat kota ini," harap Zulkarnain.

Sedangkan berkaitan dengan perguruan tinggi di Tebingtinggi yang dipertanyakan oleh anggota DPD, Pj Wali Kota menyatakan, yang menjadi milik pemko hanyalah Akademi Kebidanan (Akbid).

Dia berharap kunjungan anggota DPD itu dapat membantu sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan status Akbid Pemko Tebingtinggi menjadi Sekolah Tinggi, sebab masalah sarana dan prasarana cukup representatif dan baik.

Zulkarnain juga menjelaskan tentang sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemko Tebingtinggi adalah dengan menggunakan e-katalog.

Namun hal itu semakin mempersempit peluang bagi pengusaha menengah ke bawah untuk ikut berperan, terutama pengusaha daerah setempat.

Atas masukan dan informasi seputar implementasi UU Nomor 18 Tahun 2016, kebijakan penundaan kebijakan penyaluran DAU 2016 serta realisasi penyerapan ke daerah yang disampaikan Pj Wali Kota Tebingtinggi, Dedi Iskandar Batu Bara berjanji akan menyampaikannya ke pimpinan DPD RI di Jakarta.

“Saya ucapkan terima kasih atas informasi dan masukan yang disampaikan Pemko Tebingtinggi, semua informasi dan masukan seputar kondisi di Kota Tebingtinggi ini nantinya akan disampaikan kepada pimpinan dan dalam rapat-rapat di DPD Jakarta," katanya.

Penulis: Ver. Editor: Aan.