Tunjangan Dipotong, Pejabat Pemko akan Adukan ke Mendagri

Asisten III, Baren Alijoyo Purba. (foto : Ndo)

Siantar, hetanews.com - Asisten III Setda Kota Siantar, Baren Alijoyo Purba menolak dikatakan penyebab terlambatnya pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Siantar, karena dituding 'melarikan' beberapa berkas Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .  

Diceritakannya, pada Kamis (5/1/2017) sekitar 22.00 WIB, ia disuruh ke rumah dinas (rumdis) Wali Kota untuk memaraf 12 SK Pelaksana Tugas Sementara (Plts).

Agar sesuai prosedur, ia kemudian menyerahkan berkas itu kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Pariaman Silaen. Namun, Pariaman sedang tidak berada di rumah sehingga dititipkan kepada anaknya

Esok paginya, Pariaman dan Sekretaris BKPP tidak mau menandatangani surat tersebut dengan alasan salah serta tidak sesuai prosedur yang ada. Namun, alangkah terkejut dan kesalnya ia saat ada draft SK yang baru yang tidak melalui tanda tangan Pariaman, melainkan tanda tangan Kartini Batubara selalu Kepala Bidang (Kabid) di BKPP yang diketahui selanjutnya diangkat sebagai Plt Kepala BKPP.

"Itu sama saja anak buah saya menghianati saya. Draft (tanda tangan Kartini) itu kemudian diserahkan ke Plt Sekda (Reinward Simanjuntak) dan Pj Wali Kota (Anthony Siahaan) tanpa melalui prosedur yang ada yakni Sekretaris dan Kepala BKPP dan saya sendiri sebagai yang membawahi BKPP. Seperti mendesak surat itu dan salah. Tidak ada istilah Plts. Yang ada itu Plt, Plh dan Pejabat," kata Baren di ruangannya, Selasa (10/1/2017).

Melalui surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bahwa pelaksanaan job fit kompetensi yang dilakukan oleh Anthony Siahaan juga menyalahi karena hal tersebut merupakan tugas dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), bukan tim uji kesesuaian.

Dan juga, edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tidak bisa mengorbankan dan menyakiti pejabat eselon II. 

Pejabat eselon II yang tidak ada peluang ditempatkan di posisi eselon II bisa ditempatkan di Perusahaan Daerah (PD) ataupun di posisi eselon III. Juga ada larangan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang tugas Pj Kepala Daerah dibidang kepegawaian yang telah dilanggar Anthony Siahaan.

"Dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, tidak dikenal Plt. Tidak dikenal demisioner. Kalau mutasi atau ada pergantian pejabat, Pj Wali Kota harus ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Anehnya, SK pergantian (pejabat) itu tertanggal 30 Desember (2016). Padahal saya disuruh maraf saja tanggal 5 Januari (2017). Apa boleh tanggal dimundurkan?. Kan tidak boleh," kata Baren.

Ia yang masih diakui aktif sebagai pejabat eselon II dan beberapa pejabat lainnya tetap melakukan perlawanan dan merencanakan akan mengadukan ke Mendagri dan KASN persoalan pemotongan tunjangan jabatan bulan Januari ini.

Karena, Anthony Siahaan harus mendapat izin dari Mendagri mengenai pergantian pejabat. Kalau tidak, dikatakannya bahwa SK yang dikeluarkan Anthony tersebut adalah SK abal-abal.

"Lihatlah contohnya (Kabupaten) Tapanuli Tengah (Tapteng) itu. Sama seperti kita, Pj kepala daerahnya dan sekarang masih dalam pembahasan PP Nomor 18 Tahun 2016. Tapi, mereka gajian kok bulan Januari ini tanpa ada pemotongan tunjangan. Masih ada ratusan Pemko/Pemkab/Provinsi yang belum rampung pembahasan PP Nomor 18 nya, tapi gajian. Tapi, lihatlah kota ini. Bicara soal Peraturan Wali Kota (Perwa). Dibilang karena saya telat gajian, padahal bukan," lanjutnya.

Pengangkatan pejabat oleh Anthony Siahaan disarankan Baren untuk tidak sewenang-wenang. Karena itu bukan hak Anthony tanpa izin Mendagri secara tertulis. Ia sedikit bersyukur bahwa masyarakat Siantar tidak ada keributan soal pelayanan di Kecamatan.

"Apa hebatnya Adiaksa (Purba) jadi Kepala Badan Keuangan Daerah itu?. Padahal dia sarjana pertanian. Camat-camat yang sudah bagus, ini malah diganti. Pariaman (Kepala BKPP) itu tidak ada salah. Karena apa dasar pengangkatan itu. Kan seharusnya BKPP dulu yang dikukuhkan. Begitu juga dengan Asisten. Kami tidak akan tinggal diam," tutur Baren.

"Lagi pula, sebentar lagi Wali Kota dilantik. Jadi ngapain buru-buru ditetapkan pejabat itu?. Pergi nanti dia (Anthony) balil ke Provinsi, jangan jadi kami pula yang berkelahi disini. DPRD pun mengkritik. Lebih baik, duduk satu meja untuk memperbaiki kota ini. Jangan dibilang saya ambisius jabatan ya. Saya tidak akan keluar (dari Jabatan Asisten III), saya putra daerah sudah di permalukan, dianiaya ini," tutup Baren.

Penulis: Ndo. Editor: Aan.