Pj Wali Kota OK Zulkarnain saat bersalaman dengan salah satu juru bicara Fraksi DPRD Tebingtinggi

Tebingtinggi, hetanews.com -  Akhirnya 5 Fraksi DPRD Kota Tebingtinggi menerima/menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 serta ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebingtinggi, Senin (9/1/2017).

Penetapan tersebut dilakukan pada sidang paripurna DPRD Tebingtinggi yang dipimpin Ketua DPRD M Yuridho Chap didampingi Wakil Ketua Muhammad Hazli Azhari Hasibuan dan Chairil Mukmin Tambunan, serta dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota, OK Zulkarnain, Sekdako Johan Samose Harahap, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan undangan lainnya.

Fraksi Golkar melalui juru bicara Basyarudin Nasution menyampaikan, adanya pergeseran, penambahan serta pengurangan yang cukup signifikan atas alokasi anggaran pada setiap SKPD pengelola anggaran.

Fraksi ini berharap, kiranya hal ini tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas dan disiplin anggaran yang tepat waktu serta tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan. “Perlu kerja keras dari eksekutif untuk melakukan penataan dan menyiapkan segala sesuatu yang terkait berupa kantor, administrasi serta sumber daya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memenuhi susunan perangkat daerah yang baru,” ujarnya.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Adlan Lubis mengingatkan agar seluruh program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat ditampung dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Khususnya masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dan permohonan melalui reses DPRD ataupun Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai tolak ulur untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Fraksi ini juga meminta Pemko Tebingtinggi untuk terus mengangggarkan dana talangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kemudian Fraksi Nurani Bersatu, Fraksi Demokrat dan Fraksi Persatuan Bangsa pada intinya meminta kepada pemko yang menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah pada rapat-rapat sebelumnya harus benar- benar disikapi dan ditindak lanjuti, bukan hanya sekedar ketok palu saja, Ini karena sudah melalui keputusan bersama antara DPRD dan TAPD Kota Tebingtinggi.

Pj Wali Kota, Zulkarnain pada nota pengantar dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Perhitungan Anggaran Sementara (PPAS) disepakati APBD Tebingtinggi untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 706.917.421.000 atau menurun 1,21%  dibanding dengan TA 2016 lalu. Sedangkan Belanja daerah yang diajukan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 353.722.320.194 dan belanja langsung  Rp 373.950.000.860.

Retrukturisasi dan debirokratisasi sistem pelayanan umum, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Berdasarkan prioritas pembangunan kota, untuk belanja langsung infrastruktur TA 2017 dialokasikan anggaran Rp 102.976.648.900.- atau 27,6 %, belanja langsung sosial budaya dan ekonomi Rp 270.118.451.906 atau 72,4 %.

Pj Wali Kota juga menyatakan dari formulasi anggaran, alokasi belanja daerah untuk pendidikan telah memenuhi amanah konstitusi yakni Rp 214.783.659.000 (29,55 %) dan belanja kesehatan sebesar Rp 137.752.380.660 (18,9%).

Zulkarnain juga mengajak semua pihak untuk terus memperkuat rasa perasatuan dan kesatuan, persaudaraan serta komitmen politik pembangunan kota guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan masyarakat bertahap dan berkelanjutan.