Karena Dicopot, Pejabat Pemko Siantar Pilih akan Demo

Para pejabat Pemko Siantar. (foto : Humas Pemko Siantar)

Siantar, hetanews.com - Pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Siantar yang dicopot dari jabatannya oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan dengan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) berencana akan melakukan aksi demonstrasi.

Seperti, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Pariaman Silaen dicopot Anthony Siahaan dari jabatannya dan posisinya digantikan Kartini Batubara sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPP Kota Siantar. Selain dicopot, gajinya di bulan Januari 2017 ini juga mendapat pengurungan karena gaji tunjangan jabatan mereka dipotong.

Apabila tunjangan jabatan di potong, berarti itu diberhentikan dari jabatan. Ia mempertanyakan apa yang menjadi dasar Anthony Siahaan diberhentikannya dari jabatannya karena tidak ada Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya yang mengindikasikan tindakan sewenang-wenang oleh Anthony Siahaan.

“Dia (Anthony Siahaan) Penjabat (Pj), bukan Wali Kota (defenitif) loh. Dia hanya seorang penjabat, tidak berhak untuk melakukan mutasi tanpa ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jadi, tidak ada izin tertulis dari Mendagri, ini merupakan sewenang-wenang Anthony Siahaan,” ujarnya ketika dihubungi wartawan, Senin (8/1/2017).

Ia akan tetap bertahan di ruangannya sebagai Kepala BKPP sampai ada keluar SK pemberhentiannya. Dan dampak dari tunjangan jabatan yang dipotong, mereka para pejabat yang dicopot tanpa sesuai aturan yang ada mengancam akan melakukan aksi demonstrasi.

“Saya akan tetap menduduki jabatan itu. Kecuali dia (Anthony Siahaan) bisa memberikan SK pemberhentian saya sebagai Kepala BKPP. Dan kami nanti akan protes terhadap ia(Anthony Siahaan), melakukan unjuk rasa karena ia tidak membayarkan tunjangan jabatan kami,” tutur Pariaman.

Dijelaskannya, sesuai dengan surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) No K26/30 tanggal 19 Oktober 2015, Pj Wali Kota tidak berhak mengambil keputusan yang mengakibatkan hukum di bagian kepegawaian dan harus mendapat persetujuan dari Mendagri. Ia menilai bahwa kelakukan Pj Wali Kota itu merupakan sebuah tindakan yang arogan.

“Bisa mutasi, tapi harus dapat persetujuan secara tertulis dari Mendagri. Jadi dia melakukan tindakan sewenang-wenang. Arogan dia. Jadi yang jelas, beberapa pejabat dan saya dengar seperti 8 camat di Plt kan dia. Kalau dasarnya Perwa, pengangkatan itu salah. Seharusnya pejabat dikukuhkan sesuai dengan Perwa itu. Bukan malah di Plt kan,” tutupnya.

Penulis: Ndo. Editor: Aan.
Komentar 1