Kepala BKPP, Pariaman Silaen.

Siantar, hetanews.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan telah mengangkat pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Siantar sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pengangkatan pejabat sebagai Plt itu mengundang protes di jajaran pejabat Pemko Siantar yang ikut diganti. Seperti, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Pariaman Silaen dicopot Anthony Siahaan dari jabatannya dan posisinya digantikan Kartini Batubara sebagai Plt Kepala BKPP Kota Siantar.

Saat dikonfirmasi wartawan, Pariaman Silaen mengaku mendapat kabar ia digantikan dari Sekretaris nya. Ia digantikan oleh anak buahnya sendiri, Kartini Batubara.

"Kebetulan saya lagi diluar kota. Tadi dapat informasi dari Sekretaris bahwa saya diganti, di Plt kan dengan anak buah saya itulah Kartini Batubara," ujarnya ketika dihubungi wartawan, Senin (8/1/2017).

Ditambahkannya, bahwa sesuai dengan keterangan Plt Sekda Kota Siantar, Reinward Simanjuntak bahwa tidak benar seluruh pejabat Pemko Siantar adalah demisioner. Tidak ada istilah demisioner dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

"Kemudian gaji tunjangan jabatan kami dipotong. Kalau tunjangan jabatan di potong, berarti itu diberhentikan dari jabatan. Jadi sekarang apa dasarnya diberhentikan dari jabatan. Mana SK nya ? Ini kan tidak ada SK nya. Berarti Pj Wali Kota (Anthony Siahaan) telah melakukan tindakan sewenang-wenang," katanya.

Pariaman menegaskan, bahwa ia akan tetap bertahan di ruangannya sebagai Kepala BKPP Kota Siantar. Ia tidak akan memberikan ruangan itu kepada Kartini Batubara.

"Kalau saya di Plt kan Kartini, akan tetap menduduki ruangan saya. Tidak akan memberikan ia masuk ke ruangan saya. Karena itu adalah surat perintah dari Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat konsultasi," tambah Pariaman.

Dikatakannya lagi, bahwa mutasi atau pergantian pejabat yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan tidak memiliki dasar karena tidak mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jadi pergantian itu adalah tindakan kesewenang-wenangan dari Anthony Siahaan yang berarti sudah melangkahi izin Mendagri.

"Itu (pergantian) tidak ada dasarnya, karena ia mengganti harus ada izin dari Mendagri. Kalau memberhentikan harus ada izin Mendagri. Mana izinnya kalau ia memberhentikan? Itu tindakan arogan dari Pj Wali Kota ini, Anthony Siahaan," tutur Pariaman.

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah itu dikatakannya tertuang dalam kewenangan Pj Kepala Daerah bidang kepegawaian sesuai dengan surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) No K26/30 tanggal 19 Oktober 2015.

"Disana dijelaskan bahwa Kepala Daerah dilarang :

1. Melakukan mutasi pegawai.

2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya.

3. Membuat kebijakan dan pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya.

4. Membuat kebijakan bertentangan dengan kebijakan penyelenggaran pemerintahan dan program pejabat sebelumnya.