Pj Wali Kota Anthony Siahaan. (foto : Ndo)

Siantar, hetanews.com - Intrik pembayaran gaji tenaga honorer pendidikan untuk tingkat SMA/sederajat yang sudah seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), namun 'dilemparkan' menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan ketika ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Siantar, Sabtu (7/1/2017), mengatakan mereka belum mengetahui mengenai hal tersebut. Dan surat resmi dari pihak Pemprovsu pun belum ada mereka terima.

“Belum tau saya tentang itu. Belum ada sampai. Itu kewenangan Provinsi, bukan kewenangan Kota lagi. Nanti teknisnya pak Adiaksa (Kepala DPPKAD Kota Siantar) ya,” ujarnya sambil berlalu.

Sementara itu, Kepala DPPKAD Kota Siantar, Adiaksa Purba ketika ditanyai, mengaku bahwa pihaknya belum menerima surat edaran pemberitahuan dari Pemprovsu perihal penanganan gaji tenaga honor bidang pendidikan tingkat SMA/sederajat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Belum ada sampai sekarang secara resmi disurati kami pemberitahuan itu. Kalau begitu kebijakannya, kurang relevanlah jadinya ya. Guru honor itu kan bagian dari pelayanan sekolah itu. Masa dia sudah melayani sekolah itu, gajinya dari Pemda (Pemkab/Pemko)," ujarnya.

Ia menilai, hal itu akan membuat ribet nantinya sistem pertanggung jawabannya tersebut. Karena, pihak Pemko Siantar telah memberikan wewenang peralihan itu ke Pemprovsu yakni yang meliputi sekolah, aset dan gurunya atau tenaga penunjang.

“Kalaupun itu nantinya kebijakan pimpinan Provinsi, kita juga tidak bisa melawan pimpinan kan. Kita akan koordinasikan balik. Soalnya, masalahnya belum pernah disurati secara resmi Provinsi,” katanya.

Ia pun sedikit bingung dengan kebijakan itu yang dirasanya bisa membuat kebingungan terlebih bagi daerah (Pemkab/Pemko) yang telah selesai membahas untuk APBD tahun 2017.

Menurutnya, untuk Kota Siantar hal tersebut tidak terlalu masalah, karena APBD tahun 2017 belum dibahas.

“Jadi bagaimana dengan daerah yang telah selesai membahas APBD, yang tidak ditampung anggarannya. Apa tidak berabe?. Kalau (Kota) Siantar bolehlah. Karena ini masih mau dibahas (APBD 2017). Segera kita tampung Coba bagaimana dengan daerah yang tidak ditampung di APBD nya?. Apa tidak pontang pantinglah dia (daerah). Jadi gak gajianlah honornya. Kalau Siantar karena memang APBD nya belum dibahas, itu tidak jadi masalah,” tutur Adiaksa.

Lanjutnya, kalau memang Pemprovsu secara resmi menyurati, Pemko Siantar akan mengalokasikan anggaran itu. Karena, hal tersebut merupakan kepentingan warga Kota Siantar dibidang pendidikan. Pemko Siantar tidak ingin masyarakat Siantar yang menjadi korban dan menjadi kacau pelayanan di sekolah tingkat SMA/sederajat.

“Karena toh kita juga kepada kepentingan ya. Murid itu siapa? Warga Siantar lebih banyak kan. Pusat pelayanan dilakukan di Siantar kan. Kita tidak mau terbengkalai atau carut marut pelayanan sekolah itu. Toh nanti jadi masyarakat Siantar juga yang jadi korban. Pasti akan kita respon secara positif kalau ada suratnya,” tutup Adiaksa Purba.

Baca :(Plt Sekda Tak Permasalahkan Gaji Honor SMA Dibayar Pemko Siantar).