Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Hetanews.com libur mulai tanggal 25 Juni 2017 hingga 2 Juli 2017. Kami akan kembali tayang seperti biasa mulai tanggal 3 Juli 2017. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para pembaca Hetanews.com.

Dianggap Tidak Peduli Siantar, Anthony Siahaan Diminta Diganti

Anggota DPRD Siantar, Frans Bungaran Sitanggang.

Siantar, hetanews.com - Permintaan dari DPRD Siantar untuk mengganti Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar tidak hanya menimpa Jumsadi Damanik saat masih menjabat.

Namun, setelah Jumsadi Damanik diganti oleh Anthony Siahaan, seruan agar Pj Wali Kota yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) diganti kembali menyeruak dari lembaga legislatif tersebut.

Hal ini diserukan oleh Frans Bungaran Sitanggang, anggota DPRD Kota Siantar ke beberapa awak media usai rapat paripurna yang ditunda. Ia menilai, rapat yang ditunda karena ketidakhadiran Anthony Siahaan menunjukkan bahwa Pj Wali Kota Siantar tersebut tidak peduli kepada Kota Siantar.

"Ganti Pj Wali Kota ini. Tak peduli dia dengan Kota Siantar. Kita dengar, habis hadiri pelantikan, mau open house lagi dia. Kalau dia (Pj) ada niat, malam ini juga bisa kita selesaikan. Jam 8 malam pun kita mainkan. Kita (DPRD) siap, jadi jangan disalahkan DPRD. Apa salah main malam kita. Kita siap kok malam demi (Kota) Siantar," tegasnya, Jumat (6/1/2017).

Ia pun mengkritik Anthony Siahaan yang mengadakan open house di saat bersamaan ada rapat paripurna di DPRDyang lebih penting karena membahas untuk roda pemerintahan Kota Siantar.

"Kan bisa besok open housenya. Kenapalah mesti hari ini. Ini ada kepentingan umum, tapi ia (Pj) lebih mementingkan kepentingan pribadinya," katanya.

Ditanya apakah permintaan DPRD agar yang membacakan nota jawaban adalah Pj Wali Kota sendiri dan bukan diwakili hingga rapat kemudian ditunda adalah sebuah bentuk bahwa DPRD Siantar juga tidak peduli dengan Kota Siantar, Frans Bungaran mengelak bahwa hal itu adalah kesepakatan di paripurna sebelumnya.

"Semalam kan sudah ada kesepakatan bahwa yang bacakan harus Pj Wali Kota. Itu kesepakatan paripurna. Sekda seharusnya kan sudah menyampaikan kesepakatan di paripurna itu ke Pj Wali Kota. Ditarik Gubernur saja lah Pj ini ke Provinsi," ujarnya mengakhiri.

Penulis: Ndo. Editor: Aan.