Bingung dan Terbodoh, Pandangan Fraksi Nurani Keadilan Atas Perwa Nomor 29 Tahun 2016

Frans Bungaran Sitanggang saat membacakan Pandangan Fraksi Nurani Keadilan. (foto : Ndo).

Siantar, hetanews.com - Bingung dan merasa terbodoh. Hal itulah yang dirasakan oleh Fraksi Nurani Keadilan DPRD Kota Siantar atas terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan pada 29 Desember 2016 lalu.

Hal ini dikatakan Frans Bungaran Sitanggang saat membacakan pandangan umum Fraksi Nurani Keadilan DPRD Kota Siantar atas nota penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Siantar pada sidang paripurna pertama DPRD Kota Siantar, Kamis (5/1/2017).

Dibacakannya, Anthony Siahaan menerbitkan Perwa Nomor 29 Tahun 2016 atas surat Gubernur No 061/11615 tertanggal 29 Desember 2016 yang mengamanatkan kepadanya dalam rangka mengatasi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan agar segera mempersiapkan rancangan peraturan Wali Kota Siantar tentang perangkat daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Jadi, Fraksi Nurani Keadilan merasa terbodoh, bingung. Apakah dengan tidak dibahasnya Ranperda tentang perangkat daerah Kota Siantar pada tahun dinas 2016, sehingga akan mengalami stagnasi penyelenggaraan pemerintahan.

“Padahal masih ada Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Siantar, Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Siantar, Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Siantar dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Siantar,” ujar Frans.

“Kami dari Fraksi Nurani Keadilan memohon penjelasan dari saudara Pj Wali Kota dengan terbitnya Perwa Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bagaimana dengan kepastian hukum atas Perda-Perda tersebut diatas?,” tanya Frans.

Fraksi Nurani Keadilan juga mempertanyakan kepada Anthony Siahaan apakah Perwa Nomor 29 Tahun 2016 yang diterbitkannya tersebut kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan atau sebagai peraturan kebijakan.

Terbitnya Perwa Nomor 29 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, di dalamnya terdapat isi bahwa peraturan tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan. Fraksi Nurani Keadilan kemudian mempertanyakan persoalan roda pemerintahan di Kota Siantar sejak terbitnya Perwa tersebut.

“Berarti Kota Siantar dari tanggal 30 Dersember 2016 sampai sekarang jelas tidak memiliki pejabat perangkat daerah (Sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, camat). Dan siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan baik secara administrasi maupun keuangan pemerintahan Kota Siantar?. Mohon penjelasannya,” tanya Frans lagi kepada Anthony Siahaan.

Penulis: Ndo. Editor: Aan.
Komentar 1
  • Carles Siahaan
    PP No. 18 Thn 2016 harus dilaksanakan di seluruh bumi Indonesia, dan hal itulah yang dilaksanakan Pj Walikota Anthony Siahaan, dimana terjadinya perampingan SKPD.... setelah itu akan diangkat Plt untuk membahas APBD yg telah sinkron dgn SKPD.... Apabila sampai tgl 23Januari 2017 APBD tdk di syahkan, maka 25 % DAU Kota Pematangsiantar akan di potong... oleh krn itu diharapkan para DPRD legowo aja dgn terbitnya Perwa No. 29 Thn 2016 krn tgl 17 / 18 Desember 2016 DPRD telah menyurati dan menyerahkan ke Pemerintahan Kota tentang PP No. 18 Thn 2016 krn Perda Turunannya tdk dibahas oleh DPRD