Jukir Demo, Ada Intimidasi Pihak Ketiga Pengelola Parkir

Aksi demo puluhan jukir di Kantor DPRD Siantar. (foto : Tommy)

Siantar, hetanews.com - Pengurus Komisariat Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Unit Parkir Tepi Jalan (FTA-SBSI) Siantar melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Siantar, Rabu (7/12/2016) sekira pukul 13.00 WIB.

Puluhan juru parkir (jukir) mengeluh akibat tindakan yang dilakukan pihak ketiga yakni pemenang tender pengelolaan parkir tepi jalan di Siantar yang tidak pernah memperhatikan nasib mereka.

Seperti dialami salah seorang jukir yang bekerja di Jalan Diponegoro, Ismail Simarmata. Kata pria paruh baya yang hampir 20 tahun menjadi jukir selalu mendapat intimidasi dari pihak ketiga, pengelola parkir tepi jalan.

"Saya menyampaikan keluh kesah kami yang diperas sama pihak ketiga. Baju dan peralatan kami beli sendiri. Biaya setoran dinaikkan dan pendapatan parkir sedikit. 3 hari tidak bekerja, saya mau dipecat," tukasnya.

Dia juga mengaku, mendapat intimidasi dari pihak pengelola parkir oleh oknum pemilik tender sebelum ikut aksi unjuk rasa yang diadvokasi oleh FTA-SBSI. "Sebelum kami ikut demo, tadi pagi saya diancam oleh pihak ketiga. Mau dipecat karena ikut ikut demo," jelasnya.

Aksi demo ini pun menuntut agar Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan segera dicabut karena sama sekali tidak menguntungkan pihak jukir.

"Kami disini hadir mewakili jukir se Kota Siantar, selama ini proses pengelolan parkir sarat penipuan dan sarat pemerasan. Perwa Nomor 6 Tahun 2015 tolong segera dicabut karena tidak berpihak kepada jukir," kata Ketua SBSI Kota Siantar, Ramlan Sinaga.

Perwakilan DPRD Kota Siantar Hotmaulina Malau yang menerima aspirasi pendemo, menanggapi jika pencabutan Perwa Nomor 6 Tahun 2015, jika itu bukan wewenang anggota DPRD.

"Sebagai DPRD bukan hak kita, pemko yang buat dan mereka yang mencabut. Parkir sudah di pihak ketigakan, nanti kami saling mensosialisakan sesama anggota dewan, dan berkonsolidasi sama pimpinan dewan untuk melakukan apa yg kita mampu," kata Hotmaulina.

Sikap dari pihak ketiga yang mengelola parkir tepi jalan selama ini dianggap tidak manusiawi.  Oberlin Malau selaku Anggota DPRD Komisi III menilai, pengelola parkir tepi jalan dianggap sebagai lumbung korupsi.

"Parkir gak ada karcis, itu tidak realita dan kami akan bekerja nanti agar tidak di pihak ketigakan, apa kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishub Kominfo). Apalagi saat ini jumlah pegawai Dishub Kominfo banyak dan kenapa gak dipotensikan," ucap Oberlin.

Usai unjuk rasa, Ramlan Sinaga mengatakan, kondisi jukir dibawah pengelola pihak ketiga begitu tertindas. Untuk perlengkapan kerja seperti baju dan pluit harus beli sendiri. Selain itu, selalu mendapat tekanan dengan menaikkan tarif setoran. Jukir juga sampai sekarang belum terdaftar masuk ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Ramlan menyebutkan, jika 2 pengelola parkir yakni, pihak PT Lumban Garaga dan CV Siantar Trans bermasalah terkait dengan hukum.

Penulis: Hug. Editor: Aan.