Reinwart : Kalau Tak Disetujui akan Diperwakan, Tetapi Melalui Paripurna

Plt Sekda Reinwart Simanjuntak saat memberikan keterangan pada wartawan. (foto : Tommy)

Siantar, hetanews.com - DPRD Kota Siantar telah menyatakan sikap tidak akan membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menyikapi hal ini, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda), Reinwart Simanjuntak menyebutkan, bahwa Pemko Siantar akan kembali berkordinasi dengan DPRD. Namun jika tidak juga ada titik temu, maka Pemko Siantar akan bertanya kepada pemerintah atasan.

Awalnya, Senin (5/12/2016) wartawan menanyakan soal adanya informasi dibagi-bagikannya curriculum vitae (daftar riwayat hidup) kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan yang tidak dapat itu (curriculum vitae ) maka tidak mendapatkan jabatan nantinya, dibantah Reinwart.

Dia menyebutkan, bahwa hal tersebut tidak benar. “Sebetulnya mungkin malah terlambat semua PNS harus diurutkan pengalaman, jabatan dan golongan. Itulah yang disebut daftar urut pengangkatan dan selama ini belum tersusun dengan baik. Dalam rangka PP Nomor 18 memang harus demikian, jadi itu mengulangi langkah yang sebetulnya jaman dulu harus dikerjakan, jadi bukan ada hubungannya gara-gara jabatan,” paparnya.

Terkait penganggkatan pimpinan SKPD, Reinwart menyebutkan, Pemko Siantar akan menggunakan dua cara yakni dikukuhkan dan job fit atau penyesuaian.

“Untuk penganggkatan pertama pengisian PP Nomor 18 itu tidak semua dilelang, ada yang dikukuhkan dan dijob fit namanya atau penyesuaian,” ucapnya.

Disinggung ditolaknya PP Nomor 18, Reinwart menyebutkan, bahwa pembahasan dari DPRD harus ada hasilnya. Jika pun ditolak sebut Reinwart, terpaksa Pemko Siantar menggunakan Peraturan Wali Kota (Perwa).

“Harus ada hasil mereka (DPRD) ditolak atau diterima. Kalau ditolak mau tidak mau diperwakan. Konsekuensinya maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya juga diperwakan,” sebutnya

Ditanya lagi apabila DPRD enggan membahas PP Nomor 18, Reinwart menyebutkan, Pemko Siantar akan bertanya kepada DPRD secara resmi. Dan jika tetap tidak dibahas, maka Pemko Siantar akan berkordinasi dengan pemerintah atasan.

“Kita akan tanyakan lagi pada DPRD kenapa tidak dibahas secara resmi. Dan kita akan mintakan agar dibahas. Jika tidak juga, maka kita akan meminta ke pemerintahan atas untuk solusi terhadap ini (PP Nomor 16),” tutupnya.

 

Penulis: Tom. Editor: Aan.