Wakil Ketua DPRD Siantar, Mangatas Silalahi. (foto : Tommy)

Siantar, hetanews.com - Hubungan antara Pemko Siantar dan DPRD kembali memanas. Kali ini yang jadi masalah adalah pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasalnya, DPRD Siantar menolak pembahasan PP Nomor 18 Tahun 2016 tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Bahkan penolakan tersebut tidak melalui rapat paripurna DPRD.

Awalnya wartawan menanyakan kepada Ketua DPRD Kota Siantar Eliakim Simanjuntak soal tidak jadinya rapat paripurna yang dijadwalkan akan digelar Senin (5/12/2016). Namun Eliakim enggan memberikan komentar kepada awak media.

“Aduh nantilah dulu itu, sudah pening kepala, Sudah stress saya dan mau pingsan," sebut politisi dari Partai Demokrat itu dan langsung menaiki mobilnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Siantar, Mangatas Silalahi menyatakan, sikap partainya menginginkan rapat paripurna. “Sikap partai jelas harus paripurna,” sebutnya.

Ditanya soal Peraturan Daerah (Perda) untuk PP Nomor 18 Tahun 2016, Mangatas menyebutkan tidak akan dibahas kembali. “Bukan ditolak tapi tidak dibahas lagi. Rancanagn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2017 juga tidak dibahas lagi,” ucapnya.

Menurut Mangatas, dengan tindakan tersebut maka akan ada konsekuensi. Dia menuturkan, sudah dijadwalkan pembahasan PP Nomor 18 sampai tanggal 5 Desember.

“Kita sudah jadwalkan pembahasan R-APBD, dengan catatan di perda kan dulu PP Nomor 18. Jadi APBD tahun 2017 mengacu kepada PP Nomor 18. Konsekuensinya ketika PP Nomor 18 tidak dibahas maka berlaku Peraturan Wali Kota (Perwa) dan pagu anggaran tahun 2016,” paparnya.

Ditanya apakah nantinya di Badan Musyawarah (Banmus) ada jadwal pembahasan PP Nomor 18, Mangatas menyebutkan tidak ada lagi. “Tidak ada lagi Banmus. Tak ada pembahasan untuk PP Nomor 18 dan sudah selesai,” sebut Ketua Partai Golkar Siantar ini.