Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Hetanews.com libur mulai tanggal 25 Juni 2017 hingga 2 Juli 2017. Kami akan kembali tayang seperti biasa mulai tanggal 3 Juli 2017. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para pembaca Hetanews.com.

Rakorwil SBSI Sumut, Bahas Putusan MA dan Desak Kepolisian Tindak Tegas

Muchtar Pakpahan. (foto.: Lazuardy Fahmi).

Siantar, hetanews.com- Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) Serikat Buruh Sejahtara Indonesia (SBSI) Sumatra Utara (Sumut) yang dilangsungkan di Kantor DPC SBSI Kota Siantar, Jalan W R Supratman, Sabtu (1/10/2016) dihadir langsung oleh Ketua Umum (Ketum) SBSI Muchtar Pakpahan.

Selain membahas permasalahan dan memvalidasi base data, Korwil kali ini juga membahas soal putusan Mahkamah Agung (MA).

Diwawancarai langsung oleh hetanews, Muchtar Pakpahan menyebutkan hal ini secara rutin dilakukan dan sebagai tuan rumah berganti-ganti.

"Rakorwil sekali tiga bulan, dan berpindah-pindah tempat, lebih tertuju pada membangun soliditas dan solidaritas, membahas masalah yang ada di tiga bulan itu dan merencanakan apa yang akan dilakukan ke depan, dan memperbaharui data bas," katanya.

Muchtar menambahkan, Rakorwil kali ini sedikit berbeda dari Rakorwil lainnya. Sebab membahas soal putusan MA. Rakorwil saat ini memiliki keistimewaan baru, yaitu pertama untuk menguatkan MA Nomor 378 K/ Perdatasus HKI/2015.

“Memutuskan melarang K-SBSI dan federasi-federasinya, menggunakan nama SBSI, logo SBSI, mars SBSI dan budi dharma SBSI. Bila terus dipakai maka itu perbuatan melawan hukum," ucapnya.

Untuk itu, Muchtar menyebutkan, seharusnya hari ini rencananya akan dilakukan demo, namun karena Keppolisian sepakat untuk menindak lanjuti pengaduan mereka, akhirnya aksi demo urung dilakukan.

"Tentu putusan itu sudah eksekutibel ke daerah-daerah, tapi K-SBSI ini tetap memakai sehingga melawan hukum, karena itu serentak di seluruh Indonesia membuat laporan polisi di Polres, dan seluruh SBSI se-Indonesia sudah melakukan itu dan kelihatannya merasa sudah tidak seperti harapannya maka akan dilakukan demo, tetapi ada kesepakatan denhan polisi akan mendindak lanjuti," ucapnya.

Seseringnya tenaga kerja yang mengerjakan proyek di Kota Siantar, bahkan proyek pemerintah tidak pernah melihat unsur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), seperti contohnya renovasi Pengadilan Negeri (PN) setempat, Mucthar menyebutkan seharusnya di Kota Siantar memiliki Dewan Kesehatan, Keselamatan Kerja Kota (DK3K).

"Dalam Undang-Undang (UU) harus ada DK3Knya, yaitu yang terdiri dari tripartit yaitu pemko, pengusaha dan Serikat Buruh, pertanyaan apakah itu sudah ada? Kalau tidak ada berarti perlu mendesak wali kota untuk membuat hal tersebut," papar Muchtar.

"Berarti, masih full tanggung jawabnya kembali kepada Wali Kota, dan sama-sama kita desak supaya ada DK3K nya Siantar, karena itu penting. Kalau itu sudah ada berarti kita desak dewan itu supaya bekerja," tutupnya.

Penulis: Tom. Editor: EBP.