Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Hetanews.com libur mulai tanggal 25 Juni 2017 hingga 2 Juli 2017. Kami akan kembali tayang seperti biasa mulai tanggal 3 Juli 2017. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para pembaca Hetanews.com.

Hak dan Kewajiban Advokat

(Ilustrasi)

Tulisan Warga, Erny Gultom

Siantar, hetanews.com-

Advokat merupakan profesi dalam bidang hukum, yang memberikan jasa hukum bagi warga masyarakat, baik itu yang diberikan di dalam Pengadilan, maupun yang diberikan di luar Pengadilan. Dalam melaksanakan profesinya, tentunya Advokat memiliki hak dan kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat juridis normatif, yang mengkaji lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Advokat.

Indonesia merupakan negara hukum (recht staat), dan bukan merupakan negara kekuasaan (macht staat). Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, maka peran dan fungsi Advokat sebagai suatu profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Mengenai Advokat pada saat sekarang ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU A). Pada Pasal 1 ayat (1) UU A, telah ditentukan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Pada Pasal 1 ayat (2) UU A, ditentukan pula bahwa: “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan, merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi diluar Pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat diluar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi Pemerintah dengan UU A dalam menyelenggarakan upaya penegakan supremasi hukum. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat (OA).

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Kekuasaan Kehakiman (KK) yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM.

Pada Pasal 1 ayat (1) UU A, ditentukan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Selanjutnya, pada ayat (2), ditentukan pula bahwa: “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh OA. Pengawasan yang dilkukan OA bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas (KP) yang dibentuk OA. Keanggotaan KP terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan OA.

Dalam melaksanakan profesinya, tentunya Advokat memiliki hak dan kewajiban. Istilah “hak”, tentunya bukan merupakan hal yang asing dalam dunia ilmu hukum. Secara umum, hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus diperoleh. Desy Anwar, menentukan bahwa: “Hak adalah benar; sungguh ada; kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat”. B.N. Marbun, menentukan bahwa: “Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu”.

“Hak harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu sesuai dengan kepentingan sosial atau kepentingan umum. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak (misbruik van recht, abus de droit).” Utrecht, menentukan bahwa: “Menjalankan hak tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari menjamin kepastian hukum, maka dari itu yang bersangkutan harus menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum itu”.

Mengenai pengertian dari istilah “kewajiban”, secara umum kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan, untuk atau setelah mendapatkan hak. Desy Anwar menentukan bahwa: ”Kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan, dilakukan, keharusan; tugas kewajiban; tugas pekerjaan, perintah yang harus dilakukan”.

Telah dipaparkan bahwa dalam melaksanakan profesinya, Advokat memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU A. Adapun yang menjadi hak Advokat berdasarkan UU A, sebagai berikut:

1.      Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14);

2.      Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15);

3.      Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan (Pasal 16);

4.      Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17);

5.      Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat 2);

6.      Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 21).

Kewajiban Advokat berdasarkan UU A, sebagai berikut:

1.      Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (Pasal 18 ayat 1);

2.      Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat 1);

3.      Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat 1);

4.      Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya (Pasal 20 ayat 2);

5.      Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut (Pasal 20 ayat 3);

6.      Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1);

7.      Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (Pasal 26 ayat 2).

 

Penulis: -. Editor: EBP.