Anggota Nilai Proyek Jalan Longsor Berlebihan, Ketua Komisi III Malah Bilang Begini

Hendra Pardede.

Siantar, hetanews.com - Konstruksi proyek jalan longsor, di Jalan Rakutta Sembiring Siantar yang  anggarannya “membengkak” menjadi Rp 1,754 miliar dari Rp 1 miliar dinilai anggota Komisi III DPRD Siantar berlebihan, namun Ketua Komisi III malah menyebutkan hal tersebut adalah urusan pihak Eksekutif  (Pemda).

Awalnya,  Sekretaris Komisi III DPRD Siantar, Frengki Boy Saragih, Selasa (14/11/2017), ketika ditanya terkait kesimpulan hasil rapat Komisi III dengan pihak BPBD Kota Siantar, menyebutkan anggaran proyek itu pemborosan.

"Dalam rapat kemarin sudah terungkap, bahwa gorong-gorong existing awalnya berdiameter 80 centimeter, di perencanaan BPBD menjadi 2 x 150 centimeter, berbentuk bujursangkar, ada pertambahan dimensi sebesar 9 kali lipat atau sekitar 900 persen," tuturnya.

Pertambahan dimensi itu, menurut Frengki, tidak didasari perhitungan debit air‎ yang akan melewati gorong-gorong, karena parit existing hanya berfungsi jika hujan turun. "Dan parit itu bukan merupakan drainase induk pembuangan ke sungai. Masih ada saluran pembuangan lain," ujarnya.

Berangkat dari adanya kesan pemborosan anggaran dan adanya keluhan masyarakat‎, kata Frengki, pihaknya telah merencanakan bebarapa kesimpulan. "Ada sekitar 7 kesimpulan yang rencananya akan kita sampaikan kepada pimpinan DPRD," ujarnya.

Yang pertama, Komisi III akan menyimpulkan agar anggaran yang digunakan tidak melebihi Rp 1 miliar. Yang kedua, meminta agar dimensi gorong-gorong yang digunakan cukup 1 x 150 centimeter. Ketiga, agar mutu kuat tekan karakteristik beton yang disarankan benar-benar diawasi.

Selanjutnya kesimpulan yang keempat, kata Frengki, Komisi III meminta penghapusan item pekerjaan yang tidak diperlukan atau merubah konstruksi. Dan karena dikeluhkan masyarakat, kata Frengki, di kesimpulan kelima, pihaknya akan merekomendasikan agar realisasi pekerjaan paling lama 30 hari kalender sejak rapat kemarin.

"Artinya, kita akan meminta agar proyek diselesaikan paling lama 30 hari‎," tukas Frengki yang kemudian mengungkapkan hasil kesimpulan Komisi III yang akan dituangkan dalam poin keenam dan ketujuh, untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD.

"Yang keenam, kita akan meminta agar ada antisipasi segala gangguan, seperti kebutuhan air bersih serta keamanan masyarakat pengguna jalan. Yang ketujuh atau terakhir, demi tercapainya penghematan anggaran, kita minta kepada Wali Kota melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk mempertimbangkan hasil rapat Komisi III bersama dengan pihak BPBD," tandasnya.

Di penghujung komentarnya, Frengki berharap agar awak media mengkonfirmasi Ketua Komisi III, Hendra PH Pardede.

"Supaya lebih etis‎, kesimpulan yang akan kita rekomendasikan ini, sebaiknya konfirmasi langsung kepada ketua (Komisi III,red)," tutur dewan dari daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kecamatan Siantar Martoba.

Terpisah, Hendra PH Pardede ‎ketika dikonfirmasi menyebutkan, bahwa pihaknya sangat berharap agar proyek itu bisa diselesaikan secepatnya dengan mempertimbangkan keluhan warga.

"Kita juga meminta agar anggaran yang dipergunakan tepat sasaran," ujar Hendra yang enggan berkomentar soal teknis terkait gorong-gorong yang akan dipergunakan.

Baca Juga : Terungkap! Proyek Longsor Jalan Rakutta Sembiring Tadinya Rp 1 M, Eh Jadi Rp 1,7 M

Baca Juga : Tinjau Proyek Jalan Longsor, Komisi III DPRD Siantar Mengaku Kecewa

Ditanya terkait adanya penambahan anggaran tersebut, apakah tidak menimbulkan pemborosan?  Hendra menyebutkan, hal tersebut adalah urusan dari pihak eksekutif. DPRD Kota Siantar hanya dapat mengawasinya saja.

“Anggaran itukan diambil dari DTT (Dana Tak Terduga), nah itu tanpa persetujuan dari DPRD tetapi harus ada SK (Surat Keputusan) dari Wali Kota. Kalau sudah disetujui Wali Kota, kita hanya bisa mengawasi saja. Jadi teknis itu sudah jadi urusan eksekutif," sebutnya. 

Ditegaskan kembali, bahwa anggotanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPBD, menegaskan menolak penambahan anggaran tersebut.

Hendra sekali lagi menyebutkan, mereka hanya bisa mendesak agar pekerjaan itu segera diselesaikan. "Kan begini, awalnya ada pengaduan masyarakat, jadi kita mendesak agar itu segera dikerjakan, itu saja. Secara teknis, itu langsung ke eksekutif," katanya.

Penulis: Tom. Editor: gun.