Setya Novanto Ajukan Uji Materi UU KPK ke MK

Fredrich di Bareskrim (foto:Fadjar Hadi/kumparan)

Jakarta, hetanews.com - Ketua DPR, Setya Novanto, melalui pengacaranya, Fredrich Yunadi, mengajukan uji materi terkait Undang-Undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menggugat dua pasal di dalam UU KPK, yakni pasal 46 mengenai pemeriksaan tersangka serta pasal 12 mengenai pencegahan ke luar negeri bagi saksi dan tersangka.

Menurut dia, kedua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR. Namun kemudian KPK dinilai mengabaikan aturan tersebut dengan tetap melakukan pemanggilan kepada kliennya tanpa menyertakan izin dari presiden.

"Dengan adanya sekarang permintaan dari KPK yang dalam hal ini terkesan mengabaikan atau mengesampingkan masalah UUD dan putusan MK maka kami mengajukan permohonan Judicial Review terhadap pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK," ujar Fredrich saat dikonfirmasi, Senin (13/11/2017).

Fredrich menyebut bahwa izin Presiden tersebut juga sudah diputuskan MK saat menguji UU MD3. Pasal 224 ayat 5 UU MD3 sebelumnya menyatakan bahwa pemanggilan pemeriksaan terhadap anggota DPR perlu izin MKD. Namun kemudian diputuskan oleh MK bahwa izin MKD tersebut diganti menjadi izin Presiden.

"Kemudian kami kembalikan pada pasal 224 ayat 5 bila anggota dewan sedang menjalankan tugas harus minta izin daripada MKD yang oleh MK sebagaimana putusan nomor 76 tahun 2014 telah diubah menjadi wajib mendapat izin Presiden," ujar dia.

Selain pasal tersebut, Fredrich juga menggugat pasal 12 UU KPK. Pasal itu memberikan wewenang kepada KPK untuk memerintahkan institusi terkait mengeluarkan pencekalan terhadap saksi atau tersangka.

Ia mengatakan bahwa keputusan yang yang diambil KPK terkait pencegahan Setya Novanto adalah keputusan inkonstitusional dan jelas bertentangan dengan keputusan MK. Sehingga gugatan di MK pun menurutnya jadi langkah terbaik saat ini untuk membuktikan pasal tersebut.

"Di mana pasal 12 UU KPK, KPK bisa memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencekalan dalam hal ini terhadap seseorang yang dalam hal ini jelas bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan wewenang imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri bagi yang bersangkutan itu dinyatakan inkonstitusional," ucap Fredrich.

 

 

 


sumber : kumparan.com

Penulis: -. Editor: Aan.