Kunjungan Jokowi Tinggalkan Catatan ‘Buruk’ Bagi Sumut, Dibutuhkan Pemimpin Visioner Seperti JR Saragih

JR Saragih (kiri) bersama Gubernur Sumut Tengku Ery Nuradi. JR Saragih dianggap oleh sebagian besar kalangan di Kabupaten Simalungun sebagai sosok yang visioner.

Siantar, hetanews.com- Sabtu (14/10/2017), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kedatangan Presiden Joko Widodo, dan meninggalkan sebuah catatan penting bagi pejabat di ibukota Sumut.

Dalam kunjungannya, Jokowi yang didampingi beberapa staf dan Kementrian mengelilingi seputaran jalan protokol di Kota Medan, diantaranya Jalan Diponegoro-S Parman, Glugur-Gatot Subroto dan berakhir di sekitaran Jalan Nibung Raya.

Apa yang ditemukan orang nomor 1 di Republik Indonesia itu mengejutkan berbagai kalangan masyarakat maupun pemerhati pembangunan di Kota Siantar. Pasalnya, kota metropolitan yang memiliki APBD 2016 sebesar Rp 10,181 triliun tersebut, belum mampu menyediakan infrastruktur jalan kota yang baik.

Ruas jalan yang dilintasi Jokowi, diketahui kondisinya berlubang hingga berujung kritik terhadap Wali Kota Medan. Padahal, pusat pemerintahan Sumut berada di kota dengan 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan itu.

Menanggapi hal ini, pengamat pembangunan dari Universitas Simalungun (USI), Darwin Damanik mengatakan, jalan sebagai urat nadi perekonomian perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Dengan kondisi jalan yang baik, perputaran roda ekonomi juga akan berdampak positif.

"Jalan merupakan titik awal pertumbuhan ekonomi, jalan yang layak akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya. Disamping pemerintah juga harus menemukan ide kreatif untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah maupun skala nasional," paparnya kepada hetanews Senin (16/10/2017).

Salah satu ruas jalan protokol di Kota Medan yang berlubang.

Setali tiga uang dengan Darwin, salah satu warga Jalan Renvile, Kecamatan Siantar Timur, Kota Siantar, K Damanik mengatakan, perhatian pemerintah untuk pembangunan jalan seyogyanya perlu di prioritaskan. Mengingat, keluhan sebagian besar masyarakat atas kondisi jalan yang buruk akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

"Kalau fasilitas untuk publik buruk, secara otomatis akan berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat. Apalagi di Medan itu pusat pemerintahan, kantor gubernurnya di situ. Ini perlu dievaluasi sama Gubernur dan Wali Kota nya," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Sumut perlu memiliki sosok pemimpin yang visioner dalam hal pembangunan infrastruktur. Kendatipun otonomi daerah telah di berlakukan, kontrol gubernur sumut harus tetap ada.

"Otonomi daerah bukan berarti melepaskan kontrol terhadap daerah-daerah lain. Gubernur juga harus memberikan perhatian untuk seluruh daerah di bawah kekuasaannya," pungkasnya.

K Damanik memberikan sebuah gambaran sederhana, melalui kepemimpinan Bupati Simalungun JR Saragih, yang diketahui telah berhasil melalui kinerjanya membangun Simalungun.

"Saya berasumsi dari yang dekat saja, JR Saragih telah berhasil membangun Simalungun meskipun di berbagai daerah masih terdapat kekurangan, mungkin karena minimnya dana. Sedangkan di Kota Medan APBD nya sudah tinggi, kenapa masih ada jalan berlubang, ini aneh menurut saya. Dan Sumut memang butuh pemimpin visioner seperti JR Saragih," tandasnya.

 

Penulis: tim. Editor: Aan.
Komentar 1