Kota ku Gaduh !!! Perpanjangan Tangan Beda Pendapat

Catatan Si Ebong……

Siantar, hetanews.com – Ibarat pemutaran film sinetron di televisi, nuansa alur perpolitikan terasa tiada henti, karena dari satu topik pindah ke topik yang lain tanpa ada solusi, tersiar ngebias, karena ada ragam kepentingan. Nafas dari perpaduan irama di tangan produser, yang layak tampil hingga memiliki rating yang tinggi.

Tak seharusnya menjadi permasalahan, hanya karena menarik untuk dipertontonkan, apalagi memiliki tujuan finasial yang tinggi, episode alur politik ‘badut’ di gedung wakil rakyat diputar. Disadari, tontonan ini tidak memiliki pesan moral, hanya sebuah kegaduhan yang tidak mendidik.

Terdengar nyaring dari gedung wakil rakyat, Eliakim Simanjuntak tidak lagi Ketua DPRD! Tanpa menyadari posisi yang akan diemban selanjutnya. Yang awalnya hanya bisikan, namun telah tersiar, tanpa menyadari semuanya adalah regulasi, hingga semuanya terarah pada fungsi dan tugas.

Baca : Mangatas Plt Ketua DPRD Siantar, Ini Pesan Eliakim pada Maruli

Apakah mereka menyadari bahwa setiap anggota DPRD harus memiliki fungsi dalam menjalankan perannya, apalagi kegiatan penting seperti sidang paripurna, atau, sebuah anggapan itu adalah hal yang biasa, satu anggota DPRD tidak memiliki peran hal yang biasa. Lalu, dimana fungsi rakyat yang telah memilih perwakilan, apakah hal biasa untuk mengabaikannya?

Namun saat ditanya soal kedudukan Eliakim dimana? Terdengar jawaban dari Mangatas Silalahi bahwa mereka konsultasi dengan Gubenur, dimana posisi duduknya hingga ada SK dari Mendagri? Sebuah keputusan telah diambil, Mangatas jadi Plt Ketua DPRD, tapi hak sebagai anggota DPRD terabaikan, apakah itu regulasi undang-undang?

Baca : Terkait Kedudukan Eliakim, DPRD masih Konsultasi ke Gubernur

Pantas dan wajar, Kepala Biro Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Basarin Tanjung dengan tegas mengatakan Eliakim Simanjuntak yang masih duduk sebagai ketua DPRD hingga Gubernur memberikan keputusan.

“Iya. Masih beliau (Eliakim) Ketua DPRD,”  ujarnya ketika dihubungi melalui seluler, Rabu (11/10/2017).  

Baca : Kabiro Otda Pemprovsu Sebut Eliakim Simanjuntak masih Ketua DPRD Siantar

Tugas pemerintah untuk menjaga kesinkronan hak dan kewajiban dari wakil rakyat, hingga tidak terjadi sidang paripurna tanpa kehadiran seorang yang tidak memiliki kursi di ruang rapat paripurna. Pemprovsu tidak ingin ‘konyol’ layak film sinteron yang sedang diputar di gedung wakil rakyat.

Baca : Tak Hadiri Paripurna DPRD, Eliakim Simanjuntak : Mau Duduk Dimana Saya?

Yang seharusnya sejalan, Sekwan seakan mengambil peran dalam film Plt Ketua DPRD, tanpa mengacu kepada tingkatan yang ada di atasnya, dimana Biro Otda merupakan perpanjangan tangan dari gubernur dalam mengambil sebuah kebijakan yang sesuai dengan tupoksinya. Dengan tegas mengatakan Eliakim tidak lagi ketua DPRD.

Baca : Sekwan Sebut Eliakim tak Berhak Pimpin Rapat di DPRD

Yang menjadi pertanyaan, versi mana yang benar, Biro Otda Pemprovsu atau sinteron wakil rakyat? Rakyat pun diam, karena pemerintah, DPRD dan Pemda tak lagi sejalan dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing.

Berbeda pendapat adalah hal yang lazim tanpa harus menjalankan mekanisme dulu, konsultasi ke Pemprov, baru dengan lantang ambil keputusan soal posisi Ketua DPRD, karena DPRD tidak mengenal Plt Ketua.

Terima kasih wakil ku yang telah menayangkan sinteron bombastik yang tidak mendidik, memberikan pesan, mekanisme bukan untuk ditaati karena semuanya bisa berubah. Kalau salah tidak ada beban, kalau benar menguntungkan. Karena semua hanya kebijakan tanpa menyadari dampaknya ke warga, positif atau negatif!

Penulis: EBP. Editor: EBP.