Sekwan Sebut Eliakim tak Berhak Pimpin Rapat di DPRD

Mahadin Sitanggang.

Siantar, hetanews.com - Terkait polemik, apakah Eliakim masih bisa memimpin rapat di DPRD, ditanggapi Sekretaris DPRD (Sekwan) Siantar, Mahadin Sitanggang, Kamis (12/10/2017), di rruan kerjanya.

Menurut Sekwan, sesuai ketentuan pasal 42 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib, Eliakim Simanjuntak telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPRD Kota Siantar. Persisnya, hal itu diatur melalui pasal 42 ayat 2 point d dan dijelaskan kembali melalui ayat 3 point b.

Melalui ketentuan pasal 42 ayat 3 point b disebutkan, pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya karena diusulkan oleh partai politik (parpol) pengusung.

"Sementara, pada ayat 4 pasal 42 ditegaskan, bila salah satu pimpinan DPRD diberhentikan, maka pimpinan lainnya, menetapkan salah satu dari mereka untuk menjalankan tugas pimpinan yang diberhentikan, sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif," sebut Mahadin.

Sehingga, lanjut Mahadin, dengan ketentuan pasal 42 PP Nomor 16 Tahun 2010, maka Eliakim telah diberhentikan. Dan tugas ketua, dilaksanakan oleh pimpinan lainnya (dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Siantar, Mangatas Silalahi), sampai dengan pengganti (Maruli Hutapea) disahkan sebagai Ketua DPRD Siantar yang defenitif.

Berikut ini bunyi ketentuan pasal 42 hingga pasal 45 PP nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.

Pasal 42

(1). Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

(2). Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;

c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;

(3). Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau

b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4). Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

(5). Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 38.

Pasal 43

(1). Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.

(2). Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(3). Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 44

(1). Keputusan DPRD provinsi tentang pemberhentian pimpinan DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.

(2). Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh

pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya.

(3). Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 45

(1). Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.

(2). Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3). Pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

(4). Pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota.

 

Penulis: Tom. Editor: gun.