Ini Jawaban Pemko Siantar atas Pandangan Umum Fraksi

Reinward Simanjuntak membacakan nota jawaban lantaran Wali Kota Siantar tidak hadir.

Siantar, hetanews.com -  Sidang paripurna beragendakan nota jawaban Pemko atas pandangan umum fraksi DPRD Siantar tanpa dihadiri Wali Kota Siantar, Hefriansyah yang baru dilantik, kemarin, di Aula Martabe Kantor Gubsu, Medan.

Kendati demikian, sidang paripurna ke 6 untuk pembacaan nota jawaban dibacakan Plt Sekdakot, Reinward Simanjuntak, di gedung Harungguan, Jumat (11/8/2017).

“Hefriansyah sedang mengikuti pengebumian (Alm) DL Sitorus. Sudah ijin kok dia,"kata Ketua Komisi I DPRD Siantar, Hotman Kamaludin Manik kepada hetanews.

Plt Sekdakot, membacakan nota jawaban atas pandangan umum Fraksi - fraksi tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Menurut Reinward, pembahasan Ranperda yang nantinya disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) akan menjadi dasar dan payung hukum dalam pemberian hak keuangan bagi pimpinan dan anggota dewan.

Atas pandangan fraksi Golkar perihal tim apresial penetapan harga satuan, dikatakan Reinward, setelah diperdakan tentang hak dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, akan ditindaklanjuti dengan peraturan Wali Kota terkait pakaian dinas dan atribut, besaran rumah sewa dan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, standart kebutuhan minimal, besaran kompensasi tenaga ahli fraksi yang penyusunannya berpedoman pada perundang undangan yang berlaku.

Terhadap pandangan umum fraksi PDI yang mengapresiasi pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda), Pemko mengucapkan terima kasih, katanya.

Menjawab saran fraksi partai Nasdem agar pihak eksekutif dapat mengaktualisasikan kerja anggota dewan, dijawabnya, DPRD merupakan penyelenggara negara maka seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan Perundang - undangan dapat diaktualisasikan dan akomodasinya oleh pemerintah daerah yang penganggarannya di APBD.

Terhadap saran fraksi PAN Pembangunan Sejahtera atas usul penambahan honor tenaga ahli fraksi, menurutnya, Pemko berpedoman pada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Terhadap pandangan umum fraksi Indonesia Raya terkait harapan peraturan daerah ini nantinya membawa pembaharuan kearah maksimalnya kinerja DPRD, juga diapresiasi oleh Pemko.

Terkahir, perihal pendapat fraksi Nurani Keadilan agar dasar hukum rancangan peraturan daerah ditambah dengan Permendagri No 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, Reinward mengatakan akan segera menindaklanjutinya dengan memasukannya kedalam diktum.

 

 

Penulis: BT. Editor: gun.