Plt Sekda Siantar 'Janji' Terapkan SE Medagri soal Larangan Mantan Napi jadi Pejabat

Reinward Simanjuntak.

Siantar, hetanews. com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Siantar, Reinward Simanjuntak, berjanji akan memberlakukan Surat Edaran (SE) Mendagri soal larangan mantan nara pidana (napi) pegang jabatan struktural dilingkungan pemerintahan.

Menurut dia, SE Mendagri tersebut merupakan pedoman.

Kepada hetanews, Reinward, menjelaskan penerapan SE itu masih dalam tahap proses. Dirinya menegaskan, aturan larangan mantan napi bakal diterapkan Pemerintahan Kota Siantar.

"Saya gak bilang mencopot. Ada aturan untuk itu, sedang diproses. Bukan mencopot. Itu ngeri kali bahasa itu. Ada aturan untuk itu. Kalau itu gak memenuhi, sudah menyalahi aturan akan tiba aturan itu," katanya dari seberang telepon, Senin (17/07/2017).

Larangan seorang mantan napi menjadi pejabat atau menjabat jabatan struktural di suatu pemerintahan, tertuang dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4329/SJ Tanggal 29 Oktober 2012. Reinward mengatakan, aturan itu akan segera diterapkan.

"Itukan SE Mendagri. Itukan sebuah dasar menjadi pedoman, jadi ya pasti akan tiba saatnya itu. Saya pikir akan segera itu," bebernya.

SE itu dikeluarkan Mendagri Gamawan Fauzi (saat itu) yang merupakan penegasan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 100 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), mantan napidilarang menduduki jabatan struktural di pemerintahan.

"Saya pikir, cuma masalahnya tak enak kali dibahas - bahas. Sudah saya omongin itu sebulan yang lalu, kan gitu. Sudah pernah masuk koran, nanti orang sakit hati gara-gara itu, kan gak enak. Sudah lah itu yang lain aja kita bahas," katanya.

Adanya mantan napi yang menjabat di tubuh Pemko Siantar yakni jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Fatimah Siregar.

Mantan napi kasus korupsi dibui selama 1 tahun 3 bulan atas pengadaan mobil Puskesmas keliling roda 4 sebanyak 5 unit Pemko Siantar TA 2004. Putusan Pengadilan Negeri Siantar itu tercantuk dalam nomor : 327/Pid.B/2006/PN. Pms, tanggal 29 Januari 2007.

Baca juga:Sekda : Fatimah Siregar Bakal Dicopot Sebagai Kadis Pariwisata 

 

Penulis: BT. Editor: gun.