Ormas Islam di Sumut Tolak Perppu Ormas

Ormas Islam Sumut saat diterima DPRD Sumut.

Medan,hetanews.com- Sejumlah Ormas Islam melakukan audiensi kepada sejumlah anggota DPRD Sumut, Senin (17/07/2017). Dalam audiensinya, ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) Kota Medan dan Deli Serdang, Majelis Mujahidin Indonesia, Pondok Pesantren, HTI, Forum Umat Islam, dan BKM Masjid Agung dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang saat ini sudah diserahkan ke DPR RI. 

Pasalnya, Perppu Ormas itu dinilai akan menambah kekisruhan kondisi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI. "Ormas Islam berharap Perppu itu tidak menjadi pegangan pemerintah untuk membubarkan Ormas, terutama Ormas Islam. Dalam UU Ormas telah diatur tata cara pembubaran Ormas,"kata Ketua Majelis Mujahidin Sumut, Nur Sahrul Ritonga.

Mereka juga DPR RI tidak memberi dukungan kepada Perppu yang justru dicurigai anti Pancasila. Apalagi, katanya, situasi sekarang ini ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan, yang disebut kelompok anti Islam dan kelompok anti Pancasila."Kondisi ini harus dijaga dengan tidak menambah kisruh, dengan hadirnya Perppu ini," ungkapnya.

Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah untuk menjelaskan tentang anti Pancasila yang dimaksud, karena Ormas Islam tidak ada yang anti pancasila. 

Ormas Islam juga mengimbau seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu, karena ancaman dari luar tidak pernah berhenti mengingat Indonesia merupakan kantong pangan yang tidak habis digali. "Ancaman terbesar bangsa ini bukan Ormas Islam, tetapi kekuatan lain dari luar yang ingin menguasai negara ini," jelasnya.

Perwakilan Forum Umat Islam, Hamdani menegaskan, mereka menolak dengan harapan hal ini dapat disampaikan kepada Presiden, agar tidak secara nafsu mengeluarkan sesuatu yang dapat merugikan bangsa kita sendiri.

"Kemarin mengkhususkan HTI. Ke depan mungkin tidak hanya HTI yang akan dibubarkan. HTI tidak mengubah ideologi dalam pergerakannya, tapi ada penganut yang ingin menghancurkan anak bangsa,"tegasnya.

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman mengatakan, pihaknya akan meneruskan tuntutan tersebut kepada DPR RI. Catatan yang penting dari audiensi akan disampaikan ke pusat.

"Kami akan meneruskan tuntutan Ormas Islam Sumut ke DPR RI langsung ke Ketua DPR RI dan ditembuskan ke Gubernur Sumut," tambahnya. Wagirin mengatakan, DPRD Sumut hanya mengawal UU dan peraturan pusat di daerah. Sementara DPRD Sumut tidak berhak untuk memutuskannya.

"Jika masyarakat menolak kami akan teruskan. Kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat. Paling lambat besok akan dikirim suratnya ke DPR RI," pungkasnya.

Penulis: Ardiansyah. Editor: gun.