Plt Sekda Lantik Susanti dan 31 Pejabat RSUD Djasamen Saragih

Susanti Dewayani saat menandatangani janji jabatan usai dilantik.

Siantar, hetanews.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Siantar, Reinward Simanjuntak, mengambil sumpah atau janji dan melantik 32 pejabat dilingkungan RSUD Djasamen Saragih Siantar, Kamis (13/7/2017) di Ruang Data.

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Siantar nomor 820/4678/VII/WK-Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djasamen Saragih dan pejabat administrator serta pengawas.

Adapun 32 pejabat yang dilantik  yaitu, B Susanti Dewayani sebagai Direktur RSUD Djasamen Saragih Siantar, dan Harlen Saragi sebagai Wakil Direktur I Bidang Pelayanan Dan Keperawatan, Evalina DS Siboro sebagai Pj Wakil Direktur II Bidang Penunjang Medis, Pendidikan Dan Akreditasi serta Ronny Dicky Wijaya Sinaga sebagai Wakil Direktur III Bidang Umum, SDM dan Keuangan dan para pejabat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Sekda, Reinward Simanjuntak, menyampaikan sambutan tertulis Plh Wali Kota yang menjelaskan pelantikan itu mengacu kepada peraturan Wali Kota Siantar Nomor 15 Tahun 2017 tersebut.

"Perlu kami ingatkan bahwa UPTD RSUD Djasamen Saragih mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya penyembuhan dan pemulihan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam upaya meningkatkan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat," sebutnya.

Plt Sekda Siantar, Reinward Simanjuntak saat melantik 32 Pejabat RSUD Dajasamen Saragih Siantar.

Tugas UPTD RSUD dimaksud, sangat disadari bahwa RSUD memiliki tugas yang sangat penting dan strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit.

Selain dalam melaksanakan tugas-tugas, Plh Wali Kota juga mengingatkan kembali apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa sebagai pelayan kita harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dan memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Seperti gerakan nasional “Ayo Kerja” yang diserukan oleh bapak presiden Joko Widodo bukan slogan belaka, namun sebuah pergerakan yang ingin menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, ketertindasan, ketidakadilan, ketidakmerdekaan serta membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100 persen. Itulah makna mendasar dari revolusi mental.

"Karena “Ayo Kerja” sesungguhnya adalah perwujudan praktis dari gerakan revolusi. Bukan hanya rakyat, tetapi juga penyelenggara negara punya tanggung jawab normal untuk bekerja jujur, tanpa pamrih dan melayani rakyat secara paripurna," katanya panjang lebar.

Penulis: BT. Editor: gun.